DPRD Kota Balikpapan mengusulkan agar pengelolaan parkir di Balikpapan di serahkan kepada pihak ketiga atau swasta. Hal itu bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor parkir yang dinilai belum optimal akibat banyak kebocoran sehingga tidak masuk ke kas daerah.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan H Haris mengatakan, pihaknya menilai masih banyak ditemukan kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir sehingga tidak masuk ke kas daerah. "Ketika kami berkunjung ke pasar, saat tanya ke tukang parkir, mereka hanya menyetor Rp 15 ribu saja satu hari, makanya wajar saja masih banyak PAD dari parkir terkadang tidak tercapai,” kata Haris kepada wartawan, Senin (30/4).
Ia meminta kepada pemerintah kota agar lebih serius lagi dalam mengelola retribusi parkir sehingga bisa maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebab ia menilai target Rp 3 miliar per tahun untuk retribusi parkir terlalu kecil dibanding dengan banyak titik parkir di Balikpapan. "Kami mengusulkan agar lebih baik dikelola pihak ketiga (swasta), karena lebih besar pemeliharaannya dibandingkan pemasukan yang dihasilkan," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud pada awal menjabat sempat mengusulkan pengelolaan parkir di Balikpapan diserahkan kepada Perusda Balikpapan sekarang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses.
“Kita uji coba dulu dalam 6 bulan ini perusda yang kelola. Ya percobaan tapi nanti kita lihat situasi kalau perusda mampu ya tentu kita gunakan orang-orang profesional kalau dia mampu yang biar perusda saja yang mengelola. Itu jauh lebih baik,” kata Rahmad Mas’ud waktu itu. Rahmad menyebutkan Perumda memiliki divisi perparkiran, pasar dan pelabuhan dan properti. ”Nanti yang kelola divisi parkir. Nanti pengelolaan parkir dan pasar dijadikan satu divisi,”katanya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, ia sependapat jika pengelolaan parkir diserahkan ke pihak ketiga atau perusda. ”Saya cendrung di pihak ketigakan,” kata Abdulloh. Abdulloh tidak sependapat jika parkir dikelola Pemkot sendiri hasilnya belum tentu menguntungkan 100 persen. “Itu belum tentu untung. Kalau swasta berbagikan jelasnya untungnya, pasti. Misalnya 1 tahun Rp1 miliar. Nah ini dikelola pemerintah pengeluaran Rp1 miliar, pemasukan Rp700 juta bisa rugi. Karena tidak konsen mengurus lebih baik diserahkan ke swasta,” ujar Abdulloh. (bp-7/vie)
