MANAGED BY:
MINGGU
13 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

PPU-PASER

Sabtu, 08 Mei 2021 11:07
Pemkab PPU Ralat Surat Penarikan ASN di KPU, Tawarkan Opsi Mutasi ke Pegawai
Irwan Sahwana

PROKAL.CO,

Setelah sempat mengeluarkan surat penarikan kepada 11 aparatur sipil negara (ASN) yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan memberikan batas waktu dua hari kepada KPU untuk mengembalikan pegawai yang diperbantukan tersebut, akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Penajam Paser Utara (PPU) meralat  penarikan tersebut.

"Alhamdulillah diberikan penundaan penarikan. PNS diperbantukan sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, mengacu pada surat Mendagri yang saya tunjukkan kemarin," ungkap Ketua KPU PPU, Irwan Sahwana. S.Sos

Ralat tersebut disampaikan Pemkab PPU dengan cara  kembali mengirimkan surat tembusan kepada KPU. Dalam surat yang kedua ini Pemkab PPU seolah merevisi surat penarikan sebelumnya. Pada surat bernomor 820/328/BKPSDM/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021  tersebut di point 5 Pemkab PPU menyatakan bahwa penarikan akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2021, ditunda dua bulan dari batas waktu yang ada di surat penarikan pertama yaitu 1 Mei 2021.

"Adapun penarikan sebagaimana dimaksud di atas akan kami laksanakan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2021 berupa penempatan kembali PNS yang dipekerjakan diperbantukan tersebut ke setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan tambahan tenaga PNS," tulis Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Dr. Muliadi M.Hum, M.Si dalam surat yang bersifat segera tersebut.

Dalam surat tersebut di poin 6 Muliadi juga menawarkan opsi kepada pegawai yang masih dibutuhkan tenaganya oleh KPU untuk memajukan mutasi dari pegawai daerah menjadi pegawai instansi pusat.

"Dalam hal tenaga PNS yang telah ditarik masih dibutuhkan oleh pihak sekretariat KPU sebagaimana disebutkan dalam romawi tiga, maka dapat mengajukan permohonan mutasi sesuai prosedur mutasi PNS dari instansi daerah ke instansi pusat yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) Nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi," tandas Muliadi. (bp-6/cal)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 Juni 2021 12:28

30 Personel Pol PP Jaga Tongkang Batu Bara Ilegal

Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara…

Selasa, 08 Juni 2021 09:33

Lahan Kuburan Semumun Bakal Diperluas

TANA PASER - Kondisi pemakaman atau Kuburan Semumun di Kecamatan…

Selasa, 08 Juni 2021 09:32

Pemkab-DPRD Bahas Legalitas Lahan Wakaf

TANA PASER - Tanah wakaf milik seseorang yang diberikan ke…

Senin, 07 Juni 2021 14:20

DPRD PPU Kecewa Tidak Dilibatkan Persoalan IKN

Aura pembangunan dalam rangka perpindahan ibu kota negara (IKN) ke…

Senin, 07 Juni 2021 14:12

Lama Mangkrak, Dishub Pastikan Lagi Kelanjutan Pembangunan Bandara di Paser

Upaya untuk menyegerakan percepatan pembangunan bandar udara (bandara) di Kabupaten…

Jumat, 04 Juni 2021 10:00

Proyek Akses Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang Lagi Dibahas

Kelanjutan rencana pembangunan akses jalan pendekat Jembatan Pulau Balang menjadi…

Senin, 31 Mei 2021 10:53

Oknum PTT Pemkab Terlibat Bisnis Haram

 Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Paser kembali mengamankan oknum pegawai…

Senin, 31 Mei 2021 10:51

Pusat Penelitian Arkeologi Lakukan Penelitian di IKN

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional  (PPAN) melakukan penelitian di wilayah yang…

Jumat, 28 Mei 2021 11:30

Masyarakat Menanti Kartu Nikah Digital

Wacana Kementerian Agama (Kemenag) untuk menerbitkan kartu nikah digital untuk…

Rabu, 26 Mei 2021 12:16

RSUD di PPU Akan Dibangun Empat Lantai

Memang perlu diakui bahwa saat ini fasilitas kesehatan di Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers