DPRD Balikpapan menyayangkan belum adanya kejelasan prosentase keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek besar di Kota Balikpapan.
Padahal di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, tingkat pengangguran cukup tinggi sementara ada proyek strategis yang sedang berjalan seperti perluasan kilang Pertamina yang tentunya memerlukan tenaga kerja mencapai ribuan orang.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, pihaknya menginginkan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek investasi yang ada. Hal itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap warga setempat.
Ia menjelaskan, terutama pada proyek Refinery Master Development Program (RDMP) Kilang Balikpapan yang sudah berjalan dalam setahun terakhir namun serapan tenaga lokalnya dinilai masih sangat rendah.
"Namun, tingkat pengangguran cukup tinggi di sini sementara ada proyek strategis yang besar dan sedang berjalan. Ini kami lihat sedikit ada ketimpangan dalam penerimaan tenaga kerja," kata politisi NasDem ini, kepada wartawan, Jumat (7/05).
Di sisi lain, lanjut Parlindungan, Kota Balikpapan juga sudah memiliki perda yang menjadi payung hukum mengatur perlindungan tenaga kerja di daerah setempat. Salah satu poinnya menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau investor yang masuk ke Kota Balikpapan wajib melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja lokal untuk ditempatkan di perusahaannya.
Dia mengatakan, jadi ada peluang bagi pekerja lokal untuk diterima bekerja. “Hanya disitu, tidak menyebutkan jumlah prosentase berapa penyerapan tenaga kerja lokal yang wajib diserap oleh investor yang masuk di Kota Balikpapan,” terangnya.
Menurutnya, tuntutan agar mempekerjakan tenaga kerja lokal merupakan hal yang wajar karena proyek yang berlokasi di Kota Balikpapan harus memperhatikan SDM lokal.
Dirinya menilai, apalagi kualitas pekerja lokal sebanding dengan tenaga kerja dari daerah lain. Sehingga DPRD Kota Balikpapan mendukung kebijakan memprioritaskan penerimaan pekerja lokal yang ada di Kota Minyak tersebut.
"Ini perlu ada pembicaraan ulang soal keterlibatan tenaga kerja lokal. Sudah sering kita melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) tapi tidak ada solusinya hingga kini. Sederhana saja jangan dipersulit kesempatan bagi masyarakat Kota Balikpapan, yang ingin mencari pekerjaan kalau sudah memenuhi persyaratan," ujarnya.
Parlindungan berharap segera ada solusi untuk keterlibatan pekerja lokal yang ada di Kota Balikpapan, dalam proyek-proyek strategis. Karena angkatan kerja di Balikpapan terus meningkat setiap tahunnya. Sementara ketersediaan lowongan kerja belum berbanding lurus dengan pencari kerja yang ada.
"Bukan hanya kepada Pertamina saja, kalau bisa seluruh pelaku usaha industri yang ada di Kota Balikpapan, untuk mengutamakan pekerja asli kota ini, jangan menyepelekan kualitas SDM anak-anak atau warga Kota Balikpapan," pungkasnya. (bp-7/vie)
