Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mempertanyakan kejelasan persentase keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan sejumlah proyek di Balikpapan. Hal ini dilakukan untuk menyikapi persoalan kenaikan angka pengangguran di Kota Balikpapan di tengah situasi pandemi Covid-19.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan oleh DPRD Kota Balikpapan adalah proyek strategis perluasan kilang Pertamina yang melibatkan ribuan tenaga kerja tanpa ada kejelasan persentase jumlah tenaga kerja lokal yang dilibatkan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan, pihak dewan menginginkan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek investasi yang ada sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap warga setempat. Terutama pada proyek perluasan Kilang Pertamina sudah berjalan dalam setahun terakhir, namun serapan tenaga lokalnya dinilai sangat rendah.
“Memang tingkat pengangguran cukup tinggi di sini sementara ada proyek strategis yang besar dan sedang berjalan. Ini kami lihat sedikit ada ketimpangan dalam penerimaan pekerjanya,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.
Di sisi lain, lanjut Parlindungan, Kota Balikpapan juga sudah memiliki perda yang menjadi payung hukum mengatur perlindungan tenaga kerja di daerah setempat. Salah satu poinnya menyebutkan bahwa setiap perusahaan atau investor yang masuk ke Kota Balikpapan wajib melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja lokal untuk ditempatkan di perusahaannya.
“Jadi ada peluang bagi pekerja lokal untuk diterima bekerja. Hanya di situ memang tidak menyebutkan jumlah prosentase berapa penyerapan tenaga kerja lokal yang wajib diserap oleh investor yang masuk di Kota Balikpapan,” tuturnya.
Menurut Parlindungan, tuntutan agar mempekerjakan tenaga kerja lokal merupakan hal yang wajar karena proyek yang berlokasi di Balikpapan harus memperhatikan SDM lokal.
Apalagi kualitas pekerja lokal sebanding dengan tenaga kerja dari daerah lain. Sehingga DPRD mendukung kebijakan memprioritaskan penerimaan pekerja lokal yang ada di Balikpapan.
“Ini yang perlu ada pembicaraan ulang soal keterlibatan tenaga kerja lokal. Sudah sering RDP tapi tidak ada solusinya hingga kini. Sederhana saja jangan dipersulit kesempatan bagi masyarakat Balikpapan yang ingin mencari pekerjaan kalau memang memenuhi persyaratan,” lanjutnya lagi. Parlindungan berharap segera ada solusi untuk keterlibatan pekerja lokal yang ada di Balikpapan dalam proyek-proyek strategis. Karena angkatan kerja di Balikpapan terus meningkat setiap tahunnya sementara ketersediaan lowongan kerja belum berbanding lurus dengan pencari kerja yang ada.
“Bukan hanya kepada Pertamina, kalau bisa seluruh pelaku usaha industri yang ada di Balikpapan untuk mengutamakan pekerja asli kota ini, jangan menyepelekan kualitas SDM anak-anak atau warga Balikpapan,” tambahnya. (MAULANA/KPFM)
