Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pertumbuhan investasi di wilayah Kalimantan Timur mencapai Rp 35 triliun pada tahun 2021 ini. Peningkatan peluang investasi ini, salah satunya didongkrak oleh rencana pembangunan ibu kota negara yang baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Agustus 2021 ini.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengatakan sebagai dampak dari rencana pembangunan IKN beberapa sektor akan tumbuh diantaranya sektor konstruksi dan perdagangan.
“Kita optimis, Kaltim bisa menjadi tujuan investasi di masa depan, rencana pembangunan IKN yang akan dimulai pada Agustus 2021 ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan investasi di Kaltim karena ada beberapa sektor memang yang akan tumbuh di sana di antaranya sektor konstruksi dan perdagangan,” kata Puguh ketika wawancarai wartawan di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (25/5).
Untuk saat ini, menurutnya, pihaknya berencana akan berkoordinasi dengan sejumlah kabupaten/kota dalam menyelaraskan sejumlah kebijakan, karena sebagian merupakan kepala daerah baru sehingga harus diselaraskan dengan visi dan misi mereka masing-masing.
Selain itu, setiap kebijakan yang dibuatkan juga harus menyesuaikan dengan produk kebijakan yang sudah ada seperti Undang Undang Omnibus Law dan kebijakan untuk mendukung upaya pencegahan di tengah situasi pandemi Covid- 19.
“Kita harus menyelaraskan dengan produk-produk kebijakan dari pemerintah yang baru di antaranya terkait aturan omnibus law dan pandemi, sehingga memang harus mengatur ulang kembali strategi investasi kita di dalam 2 tahun terakhir ini,” terangnya.
Ia menambahkan, meski di tengah pandemi Covid- 19 di tahun 2020 lalu, perkembangan investasi di wilayah Kaltim tumbuh sebesar 140 persen dari target yang diharapkan.
Dengan capaian itu diharapkan pertumbuhan investasi dapat terus ditingkat, dengan dukungan dari masing-masing kabupaten/kota diantaranya dengan melakukan penyelarasan kebijakan-kebijakan di sektor investasi dengan kebijakan yang ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menyangkut terkait perencanaan pembangunan secara keseluruhan. (MAULANA/KPFM)
