Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu rincian perhitungan dari pemerintah kota terkait rencana realisasi program penggratisan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kota Balikpapan mulai tahun 2021 ini.
Sesuai dengan rencana yang disampaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, realisasi program penggratisan iuran BPJS Kesehatan kepada masyarakat ini akan dimasukan sebagai salah satu agenda pembahasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021.
“Kami masih menunggu bagaimana nanti perhitungan dari Pemerintah Kota. Kami akan coba melihat dan mengoreksi apakah anggarannya tersedia atau tidak. Pada prinsipnya kami dewan mendukung kalau nanti anggarannya mencukupi,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari kepada wartawan, Kamis (3/6).
Menurut Subari, pada prinsipnya pihaknya mendukung rencana Pemerintah Kota Balikpapan yang akan mengalokasikan anggaran untuk membiayai program penggratisan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kota Balikpapan pada tahun 2021 ini. Namun untuk merealisasikan tentunya harus didukung dengan ketersedian anggaran yang dimiliki. “Jangan sampai kita hanya untuk mengejar masyarakat tapi pembangunan yang lain terganggu dan terbengkalai, itu yang kita tidak inginkan,” ungkapnya.
Program penggratisan iuran BPJS kesehatan, lanjut Subari, merupakan salah satu visi dan misi yang dijanjikan oleh Rahmad Mas’ud ketika terpilih menjadi Wali Kota Balikpapan pada periode 2021 – 2024. Program penggratisan iuran BPJS kesehatan ini akan diberikan khusus kepada pekerja non formal dan yang terdaftar dalam layanan kelas 3 di BPJS Kesehatan. Sehingga tidak diberikan kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan.
Tentunya dalam menjalankan program ini, ia meminta agar pemerintah kota dapat lebih selektif dalam menentukan masyarakat yang akan dimasukan dalam program ini, sehingga lebih tepat sasaran. “Memang salah satu visi beliau (Rahmad Mas’ud) adalah kepedulian sosial kepada masyarakat Kota Balikpapan terutama dalam hal masalah kesehatan yaitu BPJS Kesehatan, dan sudah disampaikan oleh beliau bahwa dalam penyalurannya nanti tidak semuanya, dan akan dilaksanakan secara selektif, dan dipastikan yang akan menerima adalah masyarakat yang berada pada layanan kelas 3 atau program non-formal,” jelasnya. (MAULANA/KPFM)
