Aura pembangunan dalam rangka perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) semakin nampak terasa saat ini. Berbagai instansi dan kementerian telah melakukan kajian. Bahkan baru-baru ini tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan arkeolog pun datang ke Sepaku dan turut melakukan berbagai kajian terkait apa saja potensi yang ada di lokasi IKN. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU merasakan kekecewaan akan hal ini. Pasalnya, DPRD PPU merasa tidak dilibatkan terkait proses IKN ini.
"Kami lembaga DPRD seakan-akan tidak pernah dilibatkan, padahal kami adalah refresentasi masyarakat. Mohon maaf pejabat-pejabat yang datang hanya sebatas kunjungan, kita hanya dapat porsi untuk menyambut saja. Tetapi terhadap status isu-isu strategis, DPRD tidak pernah dilibatkan," keluh Anggota Komisi I DPRD PPU dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irawan Heru Suryanto S.Pd.
Irawan juga mempertanyakan isu yang berkembang di masyarakat, bahwa jika nanti undang-undang IKN telah disahkan dan IKN menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Kalimantan Timur (Kaltim), maka PPU hanya berstatus sebagai penyangga ketahanan pangan saja. Irawan menuturkan, sebagai perwakilan dari masyarakat PPU, DPRD mempertanyakan kebenaran isu tersebut, dan akan meminta porsi lebih dari sekadar penyangga ketahanan pangan.
"Tadi yang dibicarakan porsi Penajam hanya sebagai lumbung pangan. Kita minta porsi lebih, tidak hanya penyangga pangan. Kita ini kan punya areal industri semisal IKN jadi dilaksanakan. Jangan hanya ketahanan pangan saja, tapi yang lebih strategis,” tuturnya.
Irawan mengingatkan kepada pemerintah jangan sampai ada anggapan di benak masyarakat bahwa pembanguan IKN ini tidak pro terhadap nasib masyarakat lokal.
"Karena jujur saja IKN ini ada di kita, tapi kami rasa kami tidak dilibatkan. Jangan sampai ada bahasa bahwa IKN ini tidak punya nilai manfaat buat masyarakat lokal," tutup Irawan.(bp)
