Bantuan alat kesehatan (alkes) terus mengalir dari pihak swasta untuk membantu penanganan Covid-19. Seperti ventilator, Alat Pelindung Diri (APD), pakaian bedah, swab kit, thermometer, antigen, dan lainya. Dikhawatirkan alkes tersebut tidak mengantongi Izin Penyaluran Alat Kesehatan (IPAK) sehingga membahayakan bagi pengguna atau konsumen.
Terkait bantuan alkes tersebut , pihak Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan meningkatkan pengawasan terhadap izin distributor alkes dari pihak swasta tersebut.
Kepala Seksi Kefarmasian DKK Balikpapan, Yogik Wahyudianto, pengawasan terus ditingkatkan terutama Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
"Jadi para distributor alkes ini harus mendapat izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI," kata Yogik, kepada Balikpapan Pos, Rabu (9/6)
Dia menjelaskan, dari pantaunnya selama ini, rata-rata para distributor alkes telah mengantongi izin dan ada penanggung jawabnya yakni apoteker hingga pegawai dengan pendidikan D3 Farmasi. “Tergantung alat yang mereka jual. Sejauh ini semua ada izinnya, belum ada kami dapati yang tidak memiliki izin,” aku Yogik.
Apabila ada distributor yang tidak mengantongi izin Yogik menegaskan, pihaknya akan melakukan pembinaan. Jadi kekurangan mereka apa sehingga tidak memiliki izin.
"Berkaitan dengan sanksi jika memang masih diberikan pembinaan namun masih melanggar. Bisa juga ada sanksi pidana atau hukum jika benar mendapati toko yang mengedarkan alkes tidak memiliki ijin," akunya.
Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat jika membeli alkes tidak melalui secara online. Jadi harus tahu dulu ada izin edarnya atau tidak dengan mengecek di kotak alkes yang terdapat bertuliskan Kementerian Kesehatan RI baik alat rapid test, rapid antigen dan lain-lain.
"Pengawasan dan pembinaan pasti ada dari DKK. Selain itu kami juga meminta kepada masyarakat apabila mendapati adanya alkes yang tak memiliki izin agar segera melaporkan ke DKK Balikpapan," pintanya. (bp-7/vie)
