Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berarti menjadi kepanjangan lidah masyarakat, yang salah satu fungsinya adalah mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat khususnya untuk para konstituen yang memilih mereka pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg). Sadar akan posisinya saat ini, anggota DPRD PPU dari perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Sepaku, Muhammad Bijak Ilhamdani rajin turun ke lingkungan masyarakat untuk mendengarkan apa saja yang menjadi keluhan-keluhan warga.
Dikatakan Bijak, di Sepaku masih banyak lingkungan masyarakat yang membutuhkan penerangan jalan umum (PJU), sehingga dalam penggunaan dana aspirasinya dia banyak mewujudkannya dalam bentuk PJU. Tidak tanggung-tanggung, dia mengalokasikan ratusan juta rupiah untuk itu.
"Masyarakat Sepaku membutuhkan PJU, itu ada aspirasi saya di daerah HTI di Karang Jenawi sampai ke Suka Raja. Jalan penghubung desanya itu ada beberapa penerangan jalan umum yang saya taruh di sana melalui aspirasi, nilainya Rp 700 jutaan," ungkap Bijak.
Mengingat jaraknya yang cukup jauh, penggunaan PJU dengan sistem solar cell atau menggunakan tenaga matahari. Saat ini semuanya telah terpasang di jalan-jalan penghubung antar desa di Sepaku dan sudah dinikmati oleh masyarakat, sehingga tidak kesulitan jika berkedaraan pada saat malam hari.
"Alhamdulillah sudah selesai sekarang, sudah bermanfaat buat warga. Kayaknya agak susah untuk menggunakan PJU dengan menggunakan jaringan listrik, lebih baik kita gunakan solar cell saja," jelas Bijak.
Lebih lanjut politikus muda Partai Demokrat ini menambahkan, dirinya selaku anggota DPRD kabupaten, saat ini tidak mampu menyentuh pada kebijakan-kebijakan makro seperti jalan negara. Namun jika sekolah atau jalan lingkungan yang rusak, dirinya siap untuk menjadi penyampai aspirasi yang baik untuk masyarakat.
"Kemampuan kami terbatas, sehingga kami tidak menyentuh pada kebijakan-kebijakan makro seperti jalan negara. Paling kami hanya sebatas sekolah yang rusak, jalan-jalan akses tani, jalan lingkungan yang masih masuk dalam tanggung jawab kabupaten," tutupnya. (bp-6/cal)
