Sebagai langkah serius Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam upaya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kantor Staf Presiden (KSP) akan menggelar diskusi terkait berbagai isu yang ada menjelang pemindahan tersebut. Hal ini mengingat bahwa perpindahan IKN merupakan prioritas nasional saat ini, sehingga masukan dari para tokoh masyarakat di wilayah tersebut dinilai perlu.
"Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Berkenaan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengundang kepada bapak ibu dalam diskusi untuk mendapatkan informasi lapangan terkait perkembangan pemindahan ibu kota negara dan program prioritas nasional di Kalimantan Timur," kata Deputi IV Kepala Staf Presiden, Juri Ardiantoro.
Ada beberapa tokoh masyarakat yang diundang dalam diskusi ini, di antaranya adalah Sultan Paser Aji Muhammad Jarnawi SH, dan beberapa tokoh lainnya. Di masa pandemi ini, acara diskusi juga mengikuti protokol kesehatan, sehingga undangan yang ada juga dibatasi hanya 20 orang saja.
"Kami mengundang Sultan Paser YM Aji Muhammad Jarnawi SH, Ketua DPP Lembaga Adat Paser, Ketua DPW Lembaga Adat PPU, Ketua Paser Bekerai, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Ketua DPP Laskar Pertahanan Adat Paser, Ketua PC Nahdathul Ulama PPU, Ketua PC Muhammadiyah PPU, dan beberapa tokoh serta ormas lainnya," jelas Juri Ardianto.
Pelaksanaan diskusi digelar di gedung DPRD PPU, Rabu (16/6) siang ini. Diharapkan dengan pertemuan ini pemerintah mendapatkan informasi dan masukan yang konstruktif agar pelaksanaan perpindahan IKN berjalan dengan baik.
"Tempatnya di gedung DPRD PPU, Rabu 16 Juni 2021 waktu 14.30-16.30 Wita. Kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan," tutupnya. (bp-6/cal)
