Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri baik tingkat SD, SMP, SMA/SMK sederajat di Balikpapan setiap tahun menjadi polemik akibat minimnya daya tampung. Apalagi setelah pemerintah mengeluarkan sistem zonasi yakni para calon siswa harus mendaftar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka.
Menurut pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Balikpapan, Nur Ivansyah, untuk meminimalisasi persoalan ini, sudah saatnya pemerintah kota khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan melirik sekolah swasta untuk menjalin kerjasama agar tidak ada lagi persoalan minimnya daya tampung sekolah saat PPDB.
“Saya kira untuk membangun sekolah baru itu penting. Tetapi itu program jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek mungkin pemkot segera melakukan MoU dengan sekolah swasta agar setiap siswa yang lulus sekolah bisa tertampung. Soalnya setiap tahun dilakukan penerimaan siswa baru. Sementara untuk membangun sekolah baru butuh waktu cukup lama serta biaya dan belum tentu siswa yang lulus bisa ditampung semuanya,” kata Panca panggilan akrab Nur Ivansyah, kepada Balikpapan Pos.
Untuk saat ini, kata Panca, daripada membangun sekolah baru yang butuh biaya dan waktu, lebih baik pemerintah kota segera menyusun perencanaan MoU dengan sekolah swasta yang bisa dilaksanakan saat PPDB 2022.
“Jujur saya katakan sejak adanya program pendidikan gratis dari pemerintah membuat minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta berkurang lantaran biayanya cukup mahal. Nah, tugas dari pemerintah yakni menyiapkan anggaran subsisdi sebab sesuai amanah UUD 1945 Pasal 31 bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan bagi warganya,” ujar Ketua LSM Taat jujur Amanah Manusiawi (Tajam) Kota Balikpapan ini.
Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, telah berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga orang tua berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. “Bagi orang tua yang banyak uangnya nggak masalah sekolah di swasta tapi bagi yang tidak mampu,” kata Panca.
Kedepan ia berharap Pemkot Balikpapan segera melakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah swasta yang layak disubsidi untuk menampung para siswa yang kesulitan masuk ke sekolah negeri.
“Saya optimisi Wali Kota Balikpapan yang baru Rahmad Mas’ud mampu menyelesaikan persoalan klasik yang sering terjadi setiap tahun di Balikpapan ini. Soalnya kalau tidak dicarikan solusinya saya yakin tahun depan persoalan PPDB ini pasti terulang kembali,” pungkasnya. (djo/vie)
