Sejumlah fraksi di DPRD Kota Balikpapan mengusulkan agar jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses dicopot. Usulan itu dibuat karena selama diberikan amanah untuk memimpin Perumda tidak produktif untuk memberikan kontribusi kepada daerah.
“Sebagian besar fraksi meminta melakukan restrukturisasi, pergantian direksi tapi ini masih pembahasan di mini fraksi,” kata anggota Pansus Perumda DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid usai rapat paripurna di DPRD Kota Balikpapan, Senin (5/7).
Menurut Syukri, Pansus sedang menyusun sejumlah rekomendasi berdasarkan hasil rapat bersama komisi dan fraksi di DPRD Balikpapan setelah melakukan proses audit kinerja dan keuangan dilakukan terhadap Perumda Manuntung Sukses.
Syukri menjelaskan, bahwa dari laporan kinerja yang disampaikan, BUMD milik Pemerintah Kota Balikpapan tersebut hanya mampu menghasilkan pemasukan ke kas daerah sebesar Rp 17 juta per tahun. Padahal besaran penyertaan modal yang telah direalisasikan oleh pemerintah kota tercatat sudah mencapai Rp 40 miliar dari target Rp 50 miliar. Maka kondisi itu menjadi dasar untuk dilakukan audit.
“Intinya kan pansus mengacu pada regulasi yang ada, yaitu Perda nomor 4 tahun 2018. Kita berikan catatan penting baik pada audit pihak ketiga yang mereka pakai, maupun audit dari inspektorat,” ujarnya.
Sukri menerangkan, pihaknya sangat menyayangkan kinerja dari Perusda Balikpapan yang dinilai tidak produktif dalam memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. Hal itu bisa dilihat dari besaran bagi hasil yang masuk ke pemerintah hanya tercatat sebesar Rp 17 juta dalam setahun. Padahal ada 9 unit bisnis yang dikembangkan oleh Perusda dan pemerintah setempat juga sudah memberikan penyertaan modal hingga Rp 40 miliar dari total Rp 50 miliar yang dijanjikan.
“Jadi ada dua audit yaitu audit kinerja dan audit keuangan. Intinya dalam 5 tahun terakhir Perumda Manuntung Sukses itu tidak memberikan kontribusi pendapatan ke pemerintah sebagai pemberi modal. Ini yang kami cek lewat audit,” tuturnya lagi.
Kesalahan lain yang ditemukan pihak DPRD Balikpapan, tambah Sukri, yakni soal persentase bagi hasil yang diperoleh pemerintah dari hasil pengelolaan usaha oleh Perusda Balikpapan. Karena hingga kini tidak ada penyebutan bagian pemerintah secara jelas atas laba yang diperoleh Perumda setiap tahunnya. Padahal mereka mendapatkan suntikan modal dari APBD Kota Balikpapan.
“Yang membuat kami khawatir adalah dengan pengeluaran mencapai 3,9 miliar per tahun tapi pendapatan hanya 3% dari target. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Kami tidak mau dong ada BUMD yang malah tergerus uangnya hanya untuk gaji. Itu yang menjadi catatan kita di pansus, dan hari ini kita akan susun rekomendasi langsung,” tambahnya. (MAULANA/KPFM)
