DPRD Kota Balikpapan menyayangkan pemerintah kota belum serius dalam menjalankan program pengembangan sekolah swasta di Kota Balikpapan.
Hal ini menjadi salah satu penyebab masih kurang diminatinya sekolah swasta sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan daya tampung sekolah negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunya.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang meminta agar pemerintah dapat memberikan pendampingan terhadap perbaikan kualitas sekolah swasta. Hal ini bertujuan agar sekolah-sekolah di luar milik pemerintah bisa berkembang dan menyokong kekurangan daya tampung yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga beban pemerintah untuk membangun sekolah dan ruang kelas bisa diminimalkan.
Menurutnya, sekolah swasta merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun masih terabaikan karena pengelolaan sekolah swasta tidak di bawah pemerintah. Padahal keberadaan sekolah swasta bisa dimanfaatkan menyikapi kekurangan daya tampung lewat perbaikan sistem manajemen sekolah.
“Selama ini saya lihat pemerintah itu kurang begitu intens dalam membina sekolah-sekolah swasta. Saya sampai temukan ada sekolah swasta yang ketua yayasan bapaknya, pengelola keuangan ibunya dan kepala sekolah anaknya,” katanya ketika diwawancarai wartawan, Senin (12/7).
Ia menjelaskan, pemerintah harus berperan dalam membantu sekolah swasta untuk berkembang agar lebih profesional dalam menjalankan program pendidikan, untuk meningkatkan kualitasnya. Terutama dalam menyesuaikan standar akreditasi sekolah yang diatur pemerintah pusat.
“Ini perlu perhatian kita bersama bagaimana caranya supaya orang tua tidak cenderung memilih sekolah negeri terus. Sementara sekolah swasta tidak dilirik. Meskipun ada beberapa sekolah swasta di Balikpapan yang sudah memiliki nama, prestasi dan berkualitas,” tuturnya.
Ia menambahkan, apabila dalam proses pendampingan pihak pengelola sekolah swasta masih belum berubah, maka pemerintah bisa mengambil tindakan. Di antaranya dengan tidak memperpanjang izin operasional sekolah dan menghentikan bantuan operasional sekolah baik pusat maupun daerah. Sebab pihak sekolah swasta dinilai tidak mendukung pemerintah dalam program perbaikan kualitas pendidikan.
“Ada beberapa sekolah swasta yang meski mahal tapi orang tua tetap menyekolahkan anaknya disitu. Seperti Istiqomah, Al Auliya, Patra Darma dan sekolah katolik. Dibikin mahal tiga kali lipat pun tetap saja orang tua mau kesitu. Ini yang harusnya jadi perhatian pemerintah untuk sekolah swasta lainnya,” tambahnya. (MAULANA/KPFM)
