Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memastikan sejumlah kebijakan pembatasan yang diberlakukan selama masa PPKM tidak akan mempengaruhi proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, pihaknya telah membuat rencana untuk memindahkan lokasi pembahasan APBD ke Gedung Parkir Klandasan, untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19. “Kami juga berencana akan memindahkan pelaksanaan pembahasan APBD ke gedung parkir, karena ruangannya jauh lebih besar dengan personel lebih sedikit, maka sirkulasi udaranya akan lebih baik,” kata Abdulloh kepada wartawan, belum lama ini.
Menurut Abdulloh, khusus pembahasan APBD tidak dapat dilakukan secara virtual karena akan ada proses tanya jawab yang melibatkan legislatif dan OPD terkait.
Berbeda dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang dapat dilaksanakan secara virtual selama masa PPKM. “Memang pembahasan APBD ini sifatnya tanya jawab berbeda dengan RDP yang bisa dilaksanakan secara virtual,” tuturnya.
Ia menjelaskan, sesuai target yang ditetapkan bahwa pemerintah kota harus telah menyerahkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Juli ini, untuk pembahasan APBD Perubahan 2021 dan APBD 2022.
Pembahasan yang dilakukan, lanjut Abdulloh, untuk mendukung penerapan protokol kesehatan, akan dilaksanakan secara terbatas dengan hanya melibatkan unsur pimpinan legislatif dan kepala OPD terkait.
“Yang pastinya nanti akan dilaksanakan secara terbatas karena memang untuk pelaksanaan pembahasan APBD ini tidak bisa dilaksanakan secara virtual, hanya melibatkan ketua, sekretaris dan pimpinan sedangkan untuk OPD hanya melibatkan kepala dinas dan sekitarnya saja,” tambahnya. (MAULANA/KPFM)
