Selama penerapan PPKM Level 4, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan di Kota Balikpapan. Penyekatan jalan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah orang-orang berkumpul dan agar masyarakat untuk tetap berada di rumah.
Namun, penyekatan jalan yang masih berlangsung hingga saat ini tersebut mendapat kritikan dari DPRD Kota Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari mengatakan, penyekatan ini dinilai tidak efektif dalam menekan angka kasus Covid-19 di Balikpapan.
"Saya banyak menerima keluhan dari masyarakat dan saya juga sempat protes. Penyekatan jalan ini tidak ada korelasinya untuk mencegah penyebaran Covid-19," ungkap Subari saat ditemui Balikpapan Pos, baru-baru ini.
Katanya, dengan adanya penyekatan ini justru adanya pemborosan anggaran. Pasalnya, Pemkot Balikpapan dan instansi terkait lainnya harus menurunkan petugas untuk selalu stand by saat jam pemberlakuan penyekatan jalan.
"Pemborosan anggaran jelas karena harus ada orang yang stand by di titik - titik penyekatan. Selain itu, masyarakat juga harus mutar-mutar jalan, itu juga pemborosan," jelas Subari.
Yang paling susah, lanjut Subari, adalah para driver ojek online yang saat harus mengantarkan orderan pelanggan harus memutar mencari jalan alternatif. Dampaknya, pemborosan waktu dan bahan bakar.
"Jadi kalau kami lihat ini (penyekatan jalan, red) benar-benar tidak efektif," tuturnya.
Oleh sebab itu, Subari menyarankan kepada Pemkot Balikpapan untuk lebih memberikan kelonggaran terutama tidak perlu adanya penyekatan jalan. Sehingga, tidak terlalu menyulitkan masyarakat.
"Penyekatan jalan sebaiknya tidak perlu. Biarkan masyarakat beraktivitas. Yang penting protokol kesehatan (prokes) tetap dijaga. Prokes ini yang paling penting diketatkan," pungkasnya. (bp-6/cha/vie)
