Pemerintah Kota Balikpapan berencana mengalokasikan dana mencapai Rp 150 miliar untuk membiayai program penanggulangan banjir. Anggaran tersebut akan menjadi salah satu prioritas yang dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2022 mendatang.
“Yang jelas untuk Tahun 2022, kita dari Dinas Pekerjaan Umum fokus pada prioritas visi bapak Wali kota yakni menyelesaikan persoalan masalah banjir,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan Andi Yusri Ramli kepada wartawan, Selasa (27/7). Menurutnya, besaran anggaran yang dialokasikan tersebut akan mencakup hampir separuh dari alokasi anggaran fisik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, yang mencapai Rp 330 miliar.
Masalah banjir menjadi salah satu prioritas utama menyesuaikan dengan visi Wali Kota Balikpapan.
“Kita akan meningkatkan bagaimana masalah banjir ini, kita urai dengan membangun beberapa fasilitas penanganan banjir. Kalau di DPU itu dari Rp 330 miliar yang akan dialokasikan untuk pembangunan fisik di kota Balikpapan sekitar separuhnya atau sekitar Rp 150 miliar itu akan dipublikasikan untuk penanganan banjir,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga akan diarahkan beberapa program lainnya untuk mendukung upaya penanganan banjir seperti peningkatan jalan yang lebih mengarahkan pada upaya mengurai titik banjir. “Meskipun isi kegiatannya tidak berbicara pada perbaikan saluran tapi arahnya adalah untuk membantu menangani masalah penanganan banjir, seperti halnya beberapa proyek penilaian jalan yang arahnya adalah untuk perbaikan jalan tapi sebenarnya adalah bertujuan untuk membantu upaya menangani masalah banjir,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan OPD lain dalam upaya penanganan banjir, seperti dalam upaya peningkatan program penghijauan di sekitar daerah Sungai Ampal dan membatasi kegiatan pengupasan lahan di beberapa lokasi yang dapat berpotensi menimbulkan erosi yang dapat meninggikan permukaan air yang dapat menimbulkan masalah banjir.
Termasuk juga berkoordinasi dengan beberapa instansi lainnya dalam menertibkan keberadaan pengembang untuk merealisasikan pembangunan bozem di wilayah perumahan. “Untuk tahun ini, kita sudah mengoleksikan sekitar Rp 35 miliar untuk pembebasan lahan di kawasan hulu DAS Ampal dan ada sekitar lagi Rp 9 miliar untuk saluran primernya, itu masih dana awal. Kalau masih kurang nanti kami akan mengajukan dana tambahan lagi. Karena nanti untuk pembangunan fisiknya akan diserahkan kepada Badan Wilayah Sungai Samarinda,” ungkapnya. (MAULANA/KPFM)
