DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk mendukung rencana penyediaan program BPJS Kesehatan Gratis Kelas Tiga bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh usai rapat penetapan RPJMD Kota Balikpapan 2020 – 2026 sebagai implementasi visi dan misi Wali Kota Balikpapan yang baru, Rahmad Mas’ud.
Menurut Abdulloh, pihaknya berkomitmen untuk mendukung alokasi anggaran dalam pelaksanaan program penyediaan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Balikpapan sepanjang masa jabatan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
“Karena memang ini sudah dituangkan dalam RPJMD, konsekuensinya kita berkomitmen untuk mengawal sampai masa jabatan beliau berakhir. Ya harus disiapkan, bahwa sejak beliau ditetapkan hingga masa jabatan mereka berakhir beliau berakhir,” kata Abdulloh kepada wartawan.
Ketika ditanya bagaimana kalau kondisi anggaran tidak memungkinkan? Ia menjawab bahwa semua anggaran yang dialokasikan adalah untuk kemakmuran rakyat, yang membedakan hanya jalurnya saja, ada jarak BPJS jalur kesehatan, ada jalur infrastruktur yang juga dibangun untuk untuk kepentingan rakyat. Hal ini sama saja BPJS juga disediakan untuk kepentingan rakyat. “Jadi, dari rakyat untuk rakyat,” jelasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan awal yang dibuat oleh pemerintah kota, total anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan program BPJS Kesehatan gratis kelas tiga ini tercatat mencapai Rp 61 miliar, jumlah tersebut di luar daftar peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh pemerintah kota.
Untuk itu, dirinya meminta kepada dinas terkait agar melakukan verifikasi terhadap daftar calon penerima bantuan program BPJS Kesehatan gratis kelas tiga ini.
“Untuk sementara, data yang kita peroleh jumlah anggaran yang akan dialokasikan setiap tahunnya itu mencapai Rp 61 miliar di luar peserta PBI, kalau di APBD perubahan belum tahu, tapi kita akan alokasi tahun ini,” jelasnya. (MAULANA/KPFM)
