Adanya teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada 10 bupati/wali kota terkait pencairan insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda) melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021, Kepala BKAD Paser angkat bicara.
Ya, surat Kemendagri itu dialamatkan untuk 10 kepala daerah yakni Wali Kota Padang, Bandar Lampung, Pontianak, Langsa, dan Prabumulih. Serta 5 bupati yakni Bupati Nabire, Madiun, Gianyar, Penajam Paser Utara, dan Paser.
Dengan adanya Kabupaten Paser masuk dalam daftar teguran tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser, Abdul Kadir menegaskan bahwa Pemkab Paser telah membayarkan seluruh insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Paser.
"Kami tegaskan sampai saat ini insentif untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Paser sudah dicairkan semua," kata Abdul Kadir, Rabu (1/9).
Kadir menerangkan, proses realisasi pembayaran insentif nakes tersebut langsung dibayarkan ke rekening masing-masing penerima pada 26 Agustus lalu.
"Pada Intinya sudah kami transfer ke nakes tanggal 26 Agustus kemarin," ujarnya. Kadir juga mengaku bahwa laporan pencairan pembayaran insentif nakes tersebut sudah dikirim pula ke Kemendagri. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan telah terjadi miskomunikasi di pusat.
"Kemungkinan yang menerima laporan itu berbeda orangnya, tapi tadi sudah kami kirim kembali datanya ke Kemendagri," jelasnya.
Kadir juga membantah dana insentif yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 itu tidak seperti yang diberitakan sebesar Rp 21,9 miliar.
"Pencairan Insentif nakes bukan sebesar Rp 21 miliar, melainkan hanya Rp 17 miliar," tandasnya. (bp-9/cal)
