Wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Samarinda ke Balikpapan mencuat seiring dengan rencana revisi Undang Undang (UU), tentang pembentukan Provinsi Kaltim. Yang akan berubah dengan adanya UU tentang Ibu Kota Negara (IKN) nanti.
Kota Balikpapan diusulkan menjadi Ibu Kota Provinsi Kaltim, untuk menggantikan Kota Samarinda. Usulan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur. Menurutnya pemindahan Ibu Kota Provinsi Kaltim, agar lebih mudahkan koordinasi pemerintahan.
Sebab jarak Ibu Kota Provinsi Kaltim, dengan IKN baru yang berada di kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai dekat dengan Kota Balikpapan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan, pemindahan Ibu Kota Provinsi Kaltim ke Kota Balikpapan ada plus dan minusnya juga. Yang pertama harus dilakukan kajian yang mendasar terlebih dahulu, sebab pemindahan Ibu Kota tidak semudah yang kita bayangkan.
"Jika Ibu Kota Provinsi Kaltim di pindah di kota Balikpapan. Apakah kota Balikpapan siap, yakni siap infrastrukturnya dan SDMnya. Jika dikatakan siap semua daerah siap untuk jadi Ibu Kota Provinsi Kaltim," ujarnya kepada Balikpapan Pos, Selasa (14/9).
Dia menuturkan, memindahkan Ibu Kota Provinsi Kaltim pastinya membutuhkan anggaran yang besar dan perjuangan. Maka dari itu, SDM harus kita benahi. Kota Balikpapan saat ini sudah mulai macet. Sehingga perlu dilalukan pembenahan infrastruktur dan juga bangunan-bangunan yang memadai.
Ia menjelaskan, Jika berbicara kelayakan, kota Balikpapan layak untuk jadi Ibu Kota Provinsi Kaltim. Karena dari 10 kabupaten/kota. Kota Balikpapan paling bersih. Berbicara mengenai akses transportasi udara, laut dan lain-lainnya kota Balikpapan masih lebih baik.
"Bukan cuma itu, Kota Balikpapan juga merupakan kota yang tertata dengan baik, disiplinnya juga bagus dan kebersihannya tidak perlu diragukan lagi," pungkasnya. (djo/vie)
