DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan Abdulloh menyepakati APBD Perubahan 2021 melalui rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan, Kamis (23/9). Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan berita acara kesepakatan ini akan disampaikan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah APBD Perubahan 2021. Sehingga rancangan APBD-P 2021 Kota Balikpapan selanjutnya akan dibuatkan menjadi Perda APBD Perubahan 2021.
“Tahapan pembahasan APBD Perubahan 2021 sudah berakhir. Hari ini disepakati bersama menjadi perda APBD-P 2021. harus dilaporkan dulu ke gubernur untuk dievaluasi sebelum menjadi Perda APBD-P,” ujarnya kepada wartawan.
Jika nantinya hasil evaluasi gubernur Kaltim tidak ada masalah, lanjut Abdulloh, akan langsung bisa disahkan sebagai Perda. Namun sebaliknya kalau ada revisi dari Gubernur, maka DPRD bersama Pemkot Balikpapan akan membahas ulang untuk perbaikan APBD-P tersebut. “Kalau rancangan perda APBD-P tidak ada masalah. Tidak ada hal krusial dari hasil evaluasi gubernur, maka bisa disepakati kembali diumumkan di dalam paripurna untuk dilaksanakan. Jadi tugas dewan sampai pembahasan tahap akhir sudah selesai,” tuturnya.
Abdulloh meminta Pemerintah Kota Balikpapan bisa memaksimalkan waktu yang tersisa untuk merealisasikan penggunaan APBD Perubahan 2021. Mengingat tahun anggaran di tahun ini tinggal dua bulan setengah lagi. Sehingga penyerapan APBD bisa maksimal dilakukan. “Eksekutif harus segera melaksanakan anggaran perubahan ini. Karena mengingat waktu efektif penggunaan anggaran tinggal Oktober, November, Desember tanggal 12 sudah tutup buku,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud menyampaikan secara umum ringkasan APBD-P tahun 2021. Belanja daerah dalam APBD 2021 setelah perubahan menjadi Rp 2,796 triliun atau naik sebesar Rp 512,93 Miliar. Semula belanja daerah di APBD murni tahun 2021 sebesar Rp 2,283 triliun. Sementara pendapatan daerah yang semula Rp 2,179 triliun menjadi Rp 2,148 triliun atau turun sebesar Rp 31,1 miliar. Kemudian defisit anggaran yang semula ditetapkan Rp 104,63 miliar menjadi Rp 648,58 miliar.
“Saya sebagai penanggung jawab APBD P menginstruksikan kepada seluruh jajaran OPD selaku pelaksana atau pengguna anggaran, agar memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu yang tersisa seefektif mungkin dalam rangka merealisasikan perubahan APBD 2021, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih maksimal lagi,” tutupnya. (MAULANA/KPFM)
