Adanya rencana penerapan scan barcode vaksin di mal atau pusat perbelanjaan di kota Balikpapan mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle.
Menurutnya, efektivitas kebijakan ini cenderung akan menyulitkan masyarakat. "Jika memang pemerintah bersama pengelola mal menerapkan kebijakan ini, di mana efektivitasnya? Tetap tidak ada jaminan juga yang masuk mal sudah divaksin akan bebas covid," kata Sabaruddin kepada Balikpapan Pos, baru-baru ini.
Apalagi, kata Sabaruddin, angka vaksinasi di Balikpapan baru mencapai 50 persen sehingga kebijakan ini juga tidak membawa dampak positif bagi mal itu sendiri. Karena, biaya operasional uang harus dikeluarkan mal tidak berbanding lurus dengan tingkat kunjungan yang ada.
"Jelas, angka vaksinasi kita baru sekitar 50 persen. Lalu, mal dibuka dengan operational cost normal tapi pengunjungnya dapat dipastikan menjadi lebih sedikit," kata Sabaruddin.
Tak hanya itu, kebijakan ini juga dianggap akan memepengaruhi faktor lainnya. Misalnya, dengan adanya kebijakan ini maka secara tidak langsung akan memaksa masyarakat untuk memiliki ponsel.
"Ini juga nanti akan menjadi masalah baru. Masyarakat yang tidak punya HP, ingin masuk mal maka harus beli HP dulu supaya bisa discan. Terserah apakah kebijakan ini bisa diterjemahkan membebani dan menyulitkan masyarakat atau tidak, tapi yang pasti kebijakan ini dampaknya akan merembet ke mana-mana," jelas Sabaruddin.
Oleh sebab itu, pihaknya pun meminta kepada pemerintah kota dan juga para pengelola pusat perbelanjaan untuk lebih cermat dalam memahami kebijakan ini. "Menurut hemat saya, pikirkan secermat mungkin jika ingin menggunakan scan barcode. Karena kami juga sudah melihat di berbagai kota, kebijakan ini tetap tidak efektif," tuturnya. (cha/vie)
