Selama pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah kerap kali membuat kebijakan yang menegaskan bahwa vaksinasi menjadi syarat berkegiatan masyarakat. Yakni, mulai dari perjalanan jarak jauh baik jalur darat dan udara. Bahkan, baru-baru ini juga dijadikan syarat masuk pusat perbelanjaan atau mal.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle berpendapat kebijakan ini kurang bijak jika diterapkan secara permanen kepada masyarakat. Pasalnya, pelaksanaan vaksinasi bukanlah suatu kewajiban. "Kalau saat ini terlihat melakukan vaksinasi adalah suatu kewajiban. Padahal, di dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa tidak ada kewajiban masyarakat untuk melakukan vaksinasi," ungkap Sabaruddin kepada Balikpapan Pos , baru-baru ini.
Menurutnya, jika kebijakan ini semakin dipaksanakan maka pemerintah cenderung "berbisnis" kepada masyarakatnya. Apalagi, kondisi penyebaran pelaksanaan vaksinasi di masyarakat juga belum merata.
"Padahal belum ada bukti kuat jika vaksin itu bisa bebas infeksi penularan Covid-19. Sekarang ini seakan-akan vaksin menjadi alat yang wajib bagi masyarakat apalagi dijadikan persyaratan di segala hal," ujar Sabaruddin.
Tak hanya itu, masalah lainnya adalah terkait stok, suplai, dan akses terhadap vaksin yang belum merata. Di kota Balikpapan sendiri, lanjut Sabaruddin, capaian angka vaksinasi juga baru 50 persen. Artinya, masyarakat Balikpapan yang belum divaksin masih cukup banyak. Maka itu, jika kebijakan ini juga dipaksakan di Balikpapan dikhawatirkan akan berpitensi timbulnya diskriminasi antar masyarakat.
"Berarti nanti ke depannya, ada masyarakat yang enggak bisa pergi-pergi, enggak bisa masuk mal dan lain sebagainya. Semua itu jadi adanya ketidakadilan masyarakat," serunya. Oleh karena itu, Sabaruddin mengimbau kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam membuat ataupun menerapkan kebijakan. (cha/vie)
