MANAGED BY:
SELASA
07 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

BALIKPAPAN

Kamis, 11 November 2021 11:30
Amdal Lalin Dihapus Akibat UU Cipta Kerja, Warga Bisa Ubah Ruko Jadi Klinik

Tapi DPRD Balikpapan Mau Bikin Perda Ini...

ember­lakukan UU Cipta Kerja ini berpengaruh terhadap be­berapa peraturan di daerah seperti penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan analisis dampak lingkun­gan (Amdal) di daerah sebagai upaya menarik investasi.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Ta­hun 2020 tentang Cipta Kerja yang mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat, memberi­kan dampak yang cukup besar terhadap regulasi di daerah.

Pasalnya, dengan adanya ke­bijakan dari pemerintah pusat dalam undang-undang tersebut membuat pembangunan rumah toko atau ruko tidak perlu lagi memenuhi kewajiban analisis dampak lalu lintas (amdal lalin). Wakil Ketua Badan Pembentu­kan Peraturan Daerah (Bapem­perda) DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan pi­haknya masih melakukan kajian penyesuaian terhadap UU Cipta Kerja yang sudah mulai diber­lakukan oleh pemerintah pusat.

 Menurut Syukri, pember­lakukan UU Cipta Kerja ini berpengaruh terhadap be­berapa peraturan di daerah seperti penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan analisis dampak lingkun­gan (Amdal) di daerah sebagai upaya menarik investasi.

“Ini akan menjadi krusial. Yang kami khawatirkan soal pencabutan amdal lalin dalam proses izin. Jadi kalau orang bangun ruko dia tidak perlu lagi mengantongi amdal lalin,” ujarnya kepada wartawan, Senin (8/11). Dampaknya, lanjut Syukri, pemerintah tidak bisa menga­tur perubahan fungsi bangu­nan yang berdampak pada lalu lintas. Contohnya peralihan ruko menjadi klinik. Kemudi­an konsumen yang datang ke klinik cukup membludak aki­batnya lalu lintas sekitarnya menjadi macet.

“Kalau itu ramai siapa nanti yang bertanggung jawab pas jadi kemacetan. Makanya itu yang kita akan coba me­masukkan muatan lokal. Namanya bukan amdal lalin tapi manajemen lalu lintas,” tuturnya.

Syukri menuturkan, perlu ada muatan lokal yang bisa menggantikan kebijakan dae­rah yang terhapus oleh UU Cipta Kerja. Salah satunya lewat rancangan perda (rap­erda) penyelenggaraan trans­portasi. Sehingga pemerin­tah di daerah tetap memiliki solusi terhadap persoalan pengaturan lalu lintas dan pembangunan daerah.

“Jelas ada dampaknya. Bay­angkan jika izin ruko tidak ada amdal lalin. Maka kami men­dorong agar tetap menjadi muatan lokal dengan istilah manajemen rekayasa lalu lint­as. Agar kita bisa menata dam­pak kemacetan tidak parah,” pungkasnya. (djo/vie)


BACA JUGA

Senin, 06 Desember 2021 11:05

Ada Apa Ini..? DPRD Balikpapan Akan Panggil Pertamina Beserta Kontraktornya

Dalam waktu dekat DPRD kota Balikpapan melalui komisi IV akan…

Senin, 06 Desember 2021 10:55

PPKM Level 3 di Balikpapan Tak Ada Penyekatan

Pemerintah Kota Balikpapan memastikan tidak akan melakukan penyekatan menindaklanjuti kebijakan…

Senin, 06 Desember 2021 10:52

Keberatan Disebut Pengemis, Badut di Balikpapan Diarahkan ke Tempat Wisata dan Mal

Pemerintah Kota Balikpapan berencana akan mengarahkan sejumlah badut yang terjaring…

Senin, 06 Desember 2021 10:49

Tempat Isolasi Covid-19 di Balikpapan Sudah Nol Pasien

Tempat isolasi mandiri untuk perawatan pasien Covid-19 yang disediakan oleh…

Sabtu, 04 Desember 2021 10:50

WOW...!! Pemkot Balikpapan Optimis Target Pajak Daerah Rp 515 miliar Tercapai

Realisasi penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah…

Jumat, 03 Desember 2021 12:38

Pendapatan dari Retribusi Parkir di Balikpapan Anjlok..!!

Pemasukan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir tepi jalan dilaporkan…

Kamis, 02 Desember 2021 13:52

Program BPJS Kesehatan Gratis di Balikpapan Diklaim Berjalan Baik

Program BPJS Kesehatan gratis untuk kelas III mandiri mulai berjalan…

Kamis, 02 Desember 2021 13:48

Larangan Minyak Curah Tunggu Juknis

Pemerintah akan menyetop peredaran minyak goreng curah di pasaran mulai 1 Januari…

Kamis, 02 Desember 2021 13:47

Penerimaan Pajak Daerah di Balikpapan Sudah 95 Persen

Realisasi penyerapan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari sektor pajak…

Rabu, 01 Desember 2021 10:22

Wali Kota Balikpapan Tegaskan Tak Ada Pesta Malam Tahun Baru

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melarang kegiatan perayaan tahun baru seperti…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers