Dalam waktu dekat DPRD kota Balikpapan melalui komisi IV akan melakukan pemanggilan terhadap PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) selaku pihak yang berwenang di proyek nasional perluasan kilang, RDMP, tidak hanya PT KPB yang akan dipanggil namun seluruh kontraktor dan sub kontraktor yang ada di bawahnya.

"Kita akan panggil Pertamina, kontraktor Pertamina, saya atas nama pribadi selaku anggota DPRD akan memanggil Pertamina, kontraktor Pertamina, dan sub kontraktornya untuk hadir di DPRD, dalam rangka RDP terkait dengan penerimaan warga lokal di RDMP," terang anggota komisi IV Fadlianoor saat dihubungi Kamis (2/12) lalu.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihak Komisi IV telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan serikat buruh, yang mana mereka mengeluhkan serapan orang lokal Balikpapan yang masih minim di proyek nasional tersebut.

"Komisi IV juga sudah RDP dengan Serikat Buruh olehnya kami memanggil pihak Pertamina untuk meminta klarifikasi sekaligus meminta data resmi jumlah pekerja lokal  di proyek RDMP," timpalnya.

Lebih lanjut Fadlianoor yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan mengatakan bahwa dirinya juga meminta agar Bapemperda menyegerakan finalisasi revisi terhadapp Perda nomor 1 tahun 2018 terkait ketenaga kerjaan, dan meminta dicantumkan dalam Perda bahwa perusahaan wajib mempekerjakan orang lokal Balikpapan dengan alokasi 70 persen dari jumlah lowongan yang ada.

"Yang kedua, saya meminta Bapemperda DPRD Balikpapan untuk menyegerakan finalisasi revisi Perda terkait tenaga kerja dan minta dimuatkan dalam Perda dengan alokasi 70 persen wajib pekerja lokal Balikpapan 30 persen orang luar, dengan catatan tertentu, kita juga akan berkordinasi dengan dinas terkait perijinan perusahaan luar yg akan memperpanjang ijin jika tidak memenuhi persyaratan maka ijin jangan diterbitkan sebelum tercapainya kesepakatan," pintanya. (moe/han)