Ratusan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Senin (13/12) kemarin melakukan aksi demo ke dua instansi yang berbeda. Pada awalnya mereka unjuk rasa di kantor DPRD Penajam Paser Utara (PPU), kemudian mereka beralih ke Kantor Bupati PPU. Spanduk dengan berbagai macam tulisan untuk mengaspirasikan kekecewaan dibentangkan. Salah satunya adalah spanduk dengan tulisan: Manusiakan kami guru PAUD, kami bukan budak. Serta beberapa tulisan lainnya. Hal ini adalah bentuk kekecewaaan mereka yang sudah 10 bulan ini tidak terbayarkan gajinya.
"Hari ini (kemarin,Red.) yang turun sebanyak 360 guru terdiri dari TK (Taman Kanak-Kanak) dan KB (Kelompok Bermain) se-Kabupaten PPU. Kita minta untuk yang 10 bulan dibayarkan dan hibah tahun 2022 tetap diadakan. Kita akan demo lebih besar lagi kalau dihapuskan," ungkap Puji Lestari, salah satu juru bicara aksi kemarin.
Puji menerangkan, bahwa tahun sebelumnya guru PAUD menerima gaji Rp 1,1 juta dan mereka tidak mempersoalkan hal tersebut. Namun dia mengungkapkan bahwa Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud kemudian menjanjikan kenaikan gaji Rp 3,4 juta. Dan ini sudah terbayarkan di dua bulan pertama. Hal inilah yang kemudian ditagih oleh guru PAUD "Kalau tahun lalu Rp 1,1 juta kami tidak minta dinaikkan lho ya, tapi ini adalah janji bupati sendiri," tutur Puji.
Hadir langsung menghadapi para pendemo, Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Dia meminta maaf atas keterlambatan dan menegaskan akan membayarkan 10 bulan hak para guru tersebut. Dan AGM menegaskan angkanya tetap seperti awal janjinya dulu, yaitu Rp 3,4 juta tiap bulan. "Insyaallah akan kami bayarkan. Insyaallah bulan ini, paling lambat bulan depan. Itu tanggungjawab saya sampai terlambat, kami sudah terlambat, dan tahun depan jangan sampai seperti ini," kata AGM di hadapan ratusan guru PAUD.
Sementara itu, anggota DPRD PPU yang ikut hadir di tengah-tengah penyampaian aspirasi tersebut menyatakan akan mengawal aspirasi para tenaga pendidik ini sampai cair. "Insyaallah akan kami kawal. Saya juga masih khawatir kira-kira ada tidak, mudah-mudahan ada anggarannya untuk tahun 2021. Kalau tidak ada, akan menjadi utang di tahun 2022, tadi informasinya seperti itu," ungkap anggota DPRD, Wakidi didampingi Sujiati. (moe/cal)
