Target penyelesaian proses sertifikasi aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dipastikan gagal tercapai pada tahun 2022. Dari target 150 aset di tahun ini, hanya 5 aset berhasil dilakukan proses sertifikasi hingga akhir tahun 2021. Padahal total aset daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tercatat mencapai 1.471.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Balikpapan Pujiono mengatakan, saat ini pihaknya masih berupaya untuk mempercepat proses penyelesaian masalah sertifikasi aset, karena banyak sekali aset yang secara legalitas, maupun keberadaannya perlu dionsolidasikan.
Hal itu dilakukan supaya keamanan aset ada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan ini dapat terjamin keamanannya. “Seperti ketika adalah aset tanah bagaimana proses treatmentnya, karena kita juga supervisi oleh KPK khususnya dalam pengelolaan aset tanah. Kita ditarget itu untuk menyelesaikan sebanyak 150 sertifikat dalam setahun, banyak sekali aset-aset yang baik itu pengadaan dari Inpres. Legalitas itu harus kita amankan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/12).
Untuk saat ini, progres penyelesaian proses sertifikat daerah ini masih sangat rumit dan ruwet. Di antaranya sebagai contoh ketika ada ukuran sebuah sekolah yang sudah tidak sesuai ketika diukur di lapangan dengan data yang ada.
“Penanganan aset ini sudah seperti benang kusut, khususnya untuk pengadaan aset yang dilakukan, dulu itu pendataannya tidak komplit. Hingga saat ini kami masih melakukan treatment agar legalitas aset yang ada ini bisa aman,” ujarnya. (MAULANA/KPFM)
