Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud memaparkan beberapa hal diakhir tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut dihadiri seluruh Kepala OPD Kota Balikpapan, kegiatan berlangsung di Aula Kantor Walikota, Senin (27/12). Rahmad mengatakan, secara historis, trend pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan berada di atas Kaltim. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2021 di proyeksikan sebesar kurang lebih 3,00 persen, hal itu didorong oleh beberapa faktor. Yakni berlanjutnya proyek RDMP, pembangunan akses IKN dan proyek strategis nasional.
Kemudian, menguatnya permintaan domestik seiring pemulihan pasca Covid-19, relaksasi aktivitas ekonomi, termasuk pembelajaran tatap muka serta cakupan vaksinasi masyarakat Kota Balikpapan. Ia menjelaskan, meskipun pada tahun 2021 inflasi Kota Balikpapan berada di angka 0,27 persen atau di bawah target inflasi sebesar 3,0 persen, akan tetapi nilai tersebut relatif terkendali.
“Untuk bulan November 2021 inflasi sebesar 0,27 persen (mtm), inflasi. Kalender (Year to Date) sebesar 1,55 persen dan inflasi tahun ke tahun (y-on-y) sebsar 1,8 persen,” katanya. Menurut Rahmad, Inflasi tahun kalender tertinggi, yakni pada kelompok Kesehatan 4,05 persen dan makanan, minuman dan tembakau 2,48 persen. "Pemerintah Kota Balikpapan bersama Bank Indonesia dan
stakeholder terkait yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi dengan melakukan monitoring harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting setiap hari, termasuk saat jelang HBKN," terangnya. Selain itu, lanjutnya, mengawal kelancaran distribusi
barang kebutuhan pokok ke pasar rakyat, neraca pangan dan menyediakan informasi pangan daerah secara komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pangan pengendalian inflasi di Kota Balikpapan. serta melaksanakan pasar murah dan operasi pasar. Dirinya menambahkan, peningkatan daya saing SDM juga perlu dilakukan, dengan melakukan pemagangan dan pelatihan kerja. Sehingga Pemerintah Kota Balikpapan akan bekerjasama dengan perusahaan dalam pelaksanaan
pelatihan atau pemagangan untuk meningkatkan kompetensi SDM di Kota Balikpapan. "Untuk menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Kota Balikpapan juga akan melakukan pendataan kemiskinan melalui mekanisme Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan yang terdiri dari Bank Indonesia, Forum CSR, dan OPD terkait," tuturnya.
Kemudian, akan memberikan subsidi iuran BPJS bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan anggaran sebesar Rp 17 miliar dengan peserta terdaftar 160.194 jiwa sesuai dengan Perwali Nomor 26 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan kelas III. (djo/vie)
