MANAGED BY:
KAMIS
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

BALIKPAPAN

Jumat, 14 Januari 2022 11:08
Berencana Melapor ke MA dan Polisi
Kuasa Hukum Menduga Ada Mafia Perkara di PN Balikpapan
TELUSURI KEJANGGALAN: Kuasa hukum ahli waris Grand Sultan Kutai Kartanegara, Ikhsan Sangadji SH ketika mendatangi kantor PN Balikpapan, ditemui oleh Munir Hamid selaku Panitera

Sejumlah ahli waris Grand Sultan Kutai Kartanegara  (Kukar) menduga ada mafia perkara di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan terkait dengan gugatan perdata. Di mana  ada perubahan kedudukan prinsipal dalam perkara kepemilikan lahan di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 M², yang sampai saat ini masih dipermasalahkan. Karena itulah, ahli waris melalui kuasa hukum akan melaporkan PN Balikpapan ke Mahkamah Agung (MA) dan kepolisian.

Hal itu disampaikan kuasa hukum ahli waris Grand Sultan Kutai Kartanegara, Ikhsan Sangadji SH ketika mendatangi kantor PN Balikpapan, Rabu (12/1) siang. Laporan itu disampaikan atas dugaan pergantian atau diubahnya kedudukan prinsipal dalam perkara kepemilikan lahan di jalan jenderal Sudirman Kelurahan Damai dengan luas 14.580 M².

“Bahwa kedudukan para klient dari kami sebagai pemohon pemilik hak kasasi, tetapi  diubah menjadi pihak turut termohon kasasi. Ini aneh, kedudukan pihak bisa berubah. Diduga ada yang mengubah supaya menang perkaranya,” ujar Ikhsan Sangadji kepada awak media.

Ikhsan Sangadji mengatakan,  dalam hal ini disimpulkan dengan diubahnya kedudukan para pihak prinsipal menjadi turun termohon kasasi secara langsung atau tidak langsung memberikan ruang kepada pihak lawan untuk memenangkan perkara  ini. “Kemudian suatu yang tidak layak dilakukan oleh pihak PN Balikpapan melalui oknum panitera atau oknum jurusita PN Balikpapan,” imbuhnya.

Dia menjelaskan,  surat putusan perkara nomor 103/Pdt.G/2009/PN BPP dengan berkekuatan hukum tetap tersebut lewat kuasa hukum Grand Sultan Kutai Kartanegara Ikhsan Sangadji SH mengajukan gugatan bantahan dengan perkara nomor 9 Pdt.Bth/2020/PN BPP yang telah dimenangkan oleh pelawan yakni Grand Sultan Kutai Kartanegara.

Kemudian atas kemenangan tersebut dimohonkan dibanding oleh pihak lawan di Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim dengan perkara nomor 192/Pdt/2021/PT. SAM. Atas putusan tersebut para ahli Grand Sultan Kutai Kartanegara dan ke-9 warga yang mendiami di atas objek sengketa tersebut.

“Dengan perubahan seperti itu, maka hukum ini diinjak-injak oleh oknum yang menjadi mafia peradilan. Karena ada perubahan prinsip seperti ini, bisa diubah kembali. Saya minta pertanggungjawaban kenapa bisa seperti ini,” katanya kepada wartawan.

Ia menyampaikan bahwa Ketua PN Balikpapan menanggapi persoalan ini tidak serius, karena tidak mengindahkan untuk bertemu pihak ahli dalam memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut.
“Rencananya pekan depan kami laporkan ke kepolisian, kami menganggap pimpinan pengadilan masalah ini tidak serius. Saya mau mempertanyakan dasar hukum ke Mahkamah Agung. Ada dugaan mereka bekerja tidak sesuai dengan SOP yang ada,”ujarnya.

Sementara itu, Munir Hamid selaku  Panitera PN Balikpapan yang menerima kedatangan para ahli waris, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan dalam sistem yang diajukan oleh pihak ahli waris.

Namun Ketua PN Balikpapan berhalangan untuk hadir karena agenda yang harus dihadiri sehingga penyelesaian persoalan ini diserahkan kepada bagian Humas Pengadilan Negeri Balikpapan.

“Karena ada komplain kita koordinasikan dengan IT Mahkamah Agung. Kemudian diperbaiki. Untuk Pak Ketua PN Balikpapan (Ikhwan Hendratno) masih berhalangan, sehingga tidak bisa menemui. Sehingga kalau ada yang mau disampaikan ke humas,” ungkapnya. Munir Hamid menambahkan, terkait masalah kinerja aparat PN Balikpapan sudah berusaha maksimal dan sudah diperbaiki semua.

"Sudah kita perbaiki semua kami lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) semua, aplikasi yang beliau sampaikan sudah kami perbaiki," jelas Munir. Munir menjelaskan lagi,  dengan adanya aplikasi yang diterapkan tidak akan merugikan para pihak. "Menurut kami itu adalah untuk mengukur kinerja kami untuk berapa lama proses banding, berapa lama proses kasasi. Dalam melaksanakan tugas, kami  sudah sesuai prosedur dan tidak ada kesalahan sistem,” ujarnya. (jam/ono)



BACA JUGA

Selasa, 18 Januari 2022 10:51
Polisi Bilang, Pembacokan Mantan Istri dan Anak Sudah Direncanakan

Pelaku Pembacokan Mantan Istri dan Anak Bilang, "Saya Sakit Hati dan Terpukul"

Sakit hati digugat cerai, itulah motif di balik aksi nekat…

Selasa, 18 Januari 2022 10:47

Calon Wakil Wali Kota di Luar PDI Perjuangan, Punya Peluang Dampingi Wali Kota Rahmad Masud

Sejak dilantik oleh Gubernur Kaltim Isran Noor di Pendopo Lamin…

Senin, 17 Januari 2022 09:36

Data Gakin Harus Diperbaiki Penyaluran Bantuan Diharapkan Makin Transparan

Masalah pendataan keluarga miskin (gakin) di Balikpapan ternyata tetap menjadi…

Jumat, 14 Januari 2022 11:08
Berencana Melapor ke MA dan Polisi

Kuasa Hukum Menduga Ada Mafia Perkara di PN Balikpapan

Sejumlah ahli waris Grand Sultan Kutai Kartanegara  (Kukar) menduga ada…

Jumat, 14 Januari 2022 11:04

Soal Calon Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Tunggu Usulan Partai Politik Pengusung

Sejak Rahmad Mas’ud dilantik sebagai Wali Kota Balikpapan oleh Gubernur…

Jumat, 14 Januari 2022 10:08

Vaksin Booster Diprioritaskan ke Kelompok Rentan

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berencana akan memfokuskan pemberian vaksin booster…

Jumat, 07 Januari 2022 14:41

Tujuh Pejabat Utama dan Dua Kapolres di Kaltim Berganti

Tujuh Pejabat Utama (PJU) dan dua Kapolres di wilayah hukum…

Rabu, 05 Januari 2022 12:36

Penyusunan DED Gerbang Kota Dilakukan Tahun Ini

Pemerintah Kota Balikpapan bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) telah…

Selasa, 04 Januari 2022 12:46

Vaksinasi Dosis Kedua di Balikpapan Sudah Tembus Diatas 90 Persen

Cakupan pemberian vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua di Kota Balikpapan…

Senin, 03 Januari 2022 10:39

2022 Tantangan Pemkot Balikpapan Recovery Ekonomi, Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah Harus Diutamakan

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 telah mempengaruhi laju…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers