Adanya kritikan yang di sampaikan anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud kepada pemerintah daerah, terkait adanya aktivitas pengangkutan batu bara yang menggunakan jalan negara sebagai jalur hauling ditanggapi santai oleh Bupati Paser dr Fahmi Fadli.
"Kritik yang disampaikan legislator Kaltim tersebut hal yang biasa dan lumrah saja," kata Bupati Fahmi Fadli, Senin (9/5). Ia juga memastikan dengan tegas, mengenai urusan pertambangan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan serta mengenai pengawasan, semua letak kewenangan tersebut berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Jika ada permasalahan lingkungan yang disebabkan adanya aktivitas tersebut ia memastikan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser bakal meninjau persoalan tersebut dan tidak tinggal diam. "Terkait permasalahan lingkungan DLH pasti akan meninjau persoalan tersebut seperti apa dan tidak mungkin akan diam saja," tegasnya.
Sebagaimana info sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas'ud mempertanyakan kinerja pemangku kebijakan di Paser yang dianggap membiarkan aktivitas hauling batu bara yang menggunakan jalan negara dilansir dari media online lokal.
"Bagaimana kinerja para pemangku kebijakan maupun instansi terkait khususnya terkait pengawasannya seperti Bupatinya, anggota DPRD, Polres dan OPD di situ bagaimana, kok membiarkan saja," ucap Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.(tom/han)
