Sarapan anggaran fisik di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan hingga Mei ini tercatat baru mencapai 15 persen. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan Andi M Yusri mengatakan bahwa pihaknya sengaja tidak terburu-buru karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan yang berulang, yang kemudian menjadi temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. “Selama ini kita ditegur karena ada kesalahan yang berulang, ini yang saya mau hindari. Ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Mending kita mulainya, tidak terlalu dicepetin tapi hasilnya nanti bagus. Kita juga tidak telat, masih dalam satu tahun kita bisa selesai,” kata Yusri ketika diwawancarai wartawan di Gedung DPRD Kota Balikpapan, Kamis (12/5).
Ia menjelaskan, untuk saat ini proses lelang sudah berjalan untuk pengadaan yang berskala kecil. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan langsung sengaja karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK.
“Untuk kegiatan pengadaan langsung sengaja kita tidak mulai dulu, karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK, apa yang perlu diperbaiki berdasarkan arahan dari BPK. Itu harus kami lakukan perbaikan di awal. Supaya tidak terjadi persoalan di pekerjaan berikutnya. Berdasarkan penilaian sebelumnya poin yang menjadi catatan dari BPK itu adalah terkait masalah pengawasan pekerjaan, yang dianggap masih kurang. Misalnya ditemukan ada kekurangan volume sehingga dianggap pengawasannya lalai,” terangnya.
Ia menerangkan, untuk tahun 2022 ini total anggaran fisik yang dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan tercatat mencapai Rp 300 miliar lebih, yang akan dibagikan dalam beberapa item pekerjaan. Namun dirinya tidak menyebutkan berapa total proyek yang akan dilelang pada tahun ini.
“Untuk pastinya berapa saya harus buka datanya dulu, termasuk berapa item yang hilang pada tahun ini, saya tidak hafal,” ungkapnya. (MAULANA/KPFM)
