Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan hingga saat ini tengah menyempurnakan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Keluarga. Raperda Ketahanan Keluarga ini merupakan inisiatif dari lembaga legislatif yang diajukan untuk menyikapi sejumlah persoalan di dalam keluarga.
Di antaranya menyangkut masalah tindakan asusila yang banyak melibatkan anak dan perempuan sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.
Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan Andi Arif Agung menjelaskan, bahwa Perda ketahanan keluarga ini diharapkan menjadi momentum regulasi, bahwasanya pemerintah harus berperan lebih dalam rangka untuk pemberdayaan, lingkungan, pengawasan terhadap persoalan dalam keluarga.
“Kami melihat bahwa persoalan lingkungan, sosial sebenarnya harus bisa diantisipasi dari hulunya, dalam hal ini keluarga,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/5).
Menurutnya, keluarga dan anak-anak merupakan investasi bagi negara dan pemerintah untuk menguatkan masa depan bangsa. “Dan dari leading sektor OPD, melihat dari pembaca naskah akademik perlu dilakukan terobosan hukum, karena menyangkut permasalahan Perda ini lebih banyak ke persoalan pengawasan, sosialisasi dan edukasi,” ujarnya.
Hal ini dirasa penting, dalam penguatan, supaya harmonisasi keluarga pemerintah juga hadir dengan menggunakan sanksi ketika ada permasalahan seperti itu. “Sanksinya berupa sanksi tipiring seperti kerja sosial,” paparnya. Pihaknya juga memberikan kesempatan kepada DP3KB selama sebulan untuk membantu dan konsolidasi mereka di bidangnya masing-masing.
Dikarenakan, Perda ini penting, maka itu ia meminta mereka untuk memberikan masukan yang jauh lebih komprehensif, karena mereka yang lebih tahu tentang persoalan anak dan keluarga. “Karena mereka jauh lebih paham, kita butuh referensi yang sebanyak-banyaknya. Jika itu dirasa lebih penting, kita akan masukkan dalam pemerintahan daerah,” paparnya. (MAULANA/KPFM)
