Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar sidang paripurna untuk menyampaikan pandangan fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Jawaban Pelaksanaan APBD 2022.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan rapat paripurna sebelumnya.
Menurut Abdulloh, ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari sejumlah fraksi atas laporan pertanggungjawaban APBD Kota Balikpapan tahun 2021, yang dibacakan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Di antaranya menyangkut masalah pembebasan lahan untuk Stadion Batakan yang sampai saat ini belum tuntas pelaksanaannya.
“Ini merupakan lanjutan dari rapat paripurna pertanggungjawaban Walikota terhadap pelaksanaan APBD 2021. Itu yang kita pertanyakan kembali kepada Walikota Balikpapan, dilaksanakan di tahun berikutnya,” kata Abdulloh ketika diwawancarai wartawan di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kamis (30/6).
Pelaksanaan penyelesaian pembebasan lahan Stadion Batakan menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .
Berdasarkan hasil rekomendasi, BPK meminta agar Pemerintah Kota Balikpapan tidak meneruskan pembangunan stadion sebelum semua proses pembayaran ganti rugi selesai dilaksanakan.
Ia menyebutkan, masih ada beberapa hal lagi yang menjadi sorotan dari DPRD Kota Balikpapan, khususnya sejumlah kegiatan skala prioritas yang belum terlaksanakan di tahun 2021.
Tapi, Abdulloh memastikan untuk proses pembebasan lahan Stadion Batakan akan tetap berlanjut. “Tetapi untuk pelaksanaan kebebasannya ini on progress berlanjut terus,” ucapnya.
Dan untuk saat ini telah dianggarkan sebesar Rp 10 miliar untuk pembayaran tahap berikutnya melalui APBD Kota Balikpapan Tahun 2022 untuk sekitar 20 lebih ahli waris. (MAULANA/KPFM)
