Sejak Wakil Wali Kota Balikpapan Thohari Aziz meninggal dunia 27 Januari 2021 atau kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Wali Kota Rahmad Mas’ud tidak memiliki pendamping. Padahal, dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 173 dan 174 menyebutkan ketika gubernur, wakil gubernur wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati mengundurkan diri, berhenti atau meninggal dunia maka segera dilakukan proses pemilihan melalui rapat paripurna DPRD.
Menurut Pengamat kebijakan publik Hery Sunaryo, ada kesan lambat dalam proses penetapan calon wawali sehingga kesanya tidak baik dimata masyarakat.
“Kami menilai lambatnya kinerja DPRD Balikpapan dalam menyelesaikan kekosongan Wakil Walikota Balikpapan,” kata Herry Sunaryo, dalam dialog publik dengan tajuk “Selamat Datang Wakil Wali Kota Balikpapan” yang digelar di Cafe Baca Gunung Pasir, pada Sabtu (2/7) malam.
Menurutnya, sampai saat ini, masyarakat Kota Balikpapan sedang mempertanyakan mengapa proses penetapan Wawali Balikpapan cukup lama. “Masak proses revisi tata tertib DPRD sampai 1 tahun lebih belum tuntas, ini yang menjadi persoalan,” katanya. Lambatnya proses pemilihan wawali ini, kata Herry, akan menjadi tolok ukur kemampuan anggota legislatif dalam menyelesaikan persoalan.
“Apakah proses lobi-lobinya yang panjang sehingga ini seolah olah blunder atau memang ada tujuan-tujuan lain hingga 18 bulan. Kalau lambat saya khawatir proses penetapan wawali akan diambil alih oleh pemerintah pusat (Kemendagri) untuk menunjuk pengganti almarhum Thohari Aziz. Siapa yang malu?,” ujar Herry yang juga seorang pengacara ini.
Ia berharap, selaku wakil rakyat, rekan-rekan DPRD Balikpapan bisa menyelesaikan pemilihan Wawali Balikpapan sesuai calon yang telah diusulkan oleh masing masing partai politik pengusung.
“Saya kira lobi lobi politik harus dilakukan dengan cepat, tepat dan baik karena calon-calon yang telah diusulkan merupakan putera-putera terbaik Kota Balikpapan,” kata Herry.
Ridwan salah satu peserta diskusi mengatakan, pada Pilkada 2020 lalu telah disepakai pasangan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dari Partai Golkar dan almarhum Thohari Azis dari PDI Perjuangan.
“Harusnya nggak perlu bingung karena sudah jelas Wali Kotanya Golkar dan Wakilnya PDI Perjuangan. Ya, kita kembalikan ke konstitusi atau aturan yang ada,” ujar Ridwan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Putaran Survei Nusantara (PSN) Efendi Bahtiar SSos mengatakan, diskusi kali ini mengingatkan kepada wakil rakyat bahwa masyarakat Balikpapan sedang mempertanyakan kapan Balikpapan memiliki Wakil Walikota Balikpapan pengganti almarhum Thohari Aziz.
“Saya melihat partai pengusung ini kurang kompak dalam mengajukan calonya. Sebenarnya saya melihat suara masyarakat simpel aja bahwa sesuai hasil Pilkada 2020 lalu yaitu Wali Kota dari Golkar dan Wakilnya dari PDI Perjuangan,” kata Effendi.
Effendi menambahkan, sebenarnya sesuai etika politik kalau mau simpel karena almarhum Thohari Aziz dari PDI Perjuangan jadi otomatis calon pengganti dari PDI Perjuangan. “Betul sich secara etika politik seperti itu. Tetapi dalam ilmu politik tidak mengajarkan begitu. Ya, tergantung kepentingan dan banyak factor. Belum tentu yang kemarin wakilnya dari PDI Perjuangan dan penggantinya dari PDI Perjuangan juga,” pungkasnya.
Sekadar diketahui saat ini sudah ada 5 calon Wawali Balikpapan yaitu Budiono (PDI Perjuangan), Sabaruddin Panrecalle (Gerindra), Denny Mappa (Demokrat), Sayid MN Fadly (PKS), Alphad Syarif (PKB/Perindo). Dari sejumlah calon ini akan dipilih 2 calon oleh Wali Kota Rahmad Mas’ud untuk dipilih anggota DPRD Balikpapan.(djo/vie)
