Meski telah ada surat edaran yang diterbitkan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai ketetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit untuk tetap membeli dari petani swadaya minimal Rp1.600 per kilogram. Namun nyatanya sampai saat ini tak ada realisasi oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Paser untuk mengikuti harga tersebut.
Guna mencari solusi, maka dilakukan pertemuan oleh pekebun sawit, Forum PKS dan Pemkab Paser pada Selasa kemarin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser, Katsul Wijaya mengatakan, dari pertemuan tersebut bakal dilakukan monitoring langsung ke pabrik sawit. Hal ini sesuai dengan instruksi Bupati Paser dr Fahmi Fadli.
"Bupati memerintahkan untuk segera ditindaklanjuti, dijadwalkan secepatnya untuk turun monitoring ke PKS mengenai penerapan harga sesuai surat Kementan," kata Katsul Wijaya, usai pertemuan di ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Senin (25/7).
Katsul melanjutkan, saat ini Pemkab Paser tengah menyusun jadwal, kemudian berlanjut dengan pemberitahuan kepada PKS, sehingga nantinya yang menerima bisa memberikan jawaban, oleh karena itu perlu ada penjadwalan untuk penyampaian ke PKS.
"Jadi yang menerima kita memang yang punya kewenangan, memberikan jawaban paling tidak bisa menindaklanjuti," ujarnya.
Sementara itu salah seorang pekebun sawit di Kabupaten Paser, Arbani mengatakan surat edaran dari Kementerian Pertanian diterbitkan sejak 30 Juni lalu.
"Saat ini harga TBS sawit mulai Rp 950 hingga Rp 1.300 per kilogram. Kondisi yang ada saat ini pabrik kelapa sawit di Paser tidak mengikuti harga kesepakatan tersebut," ujarnya.
Pekebun sawit menurutnya ingin realisasi surat edaran menteri pertanian terkait masalah harga minimal Rp 1.600 per kilogram.
Ia mengharapkan Pemkab Paser dan khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera turun meninjau harga TBS di PKS. Pabrik harus membeli sesuai surat dari Kementerian Pertanian agar masyarakat percaya bahwa pemerintah hadir untuk membela mereka.
"Datang ke pabrik kelapa sawit, berhasil atau tidak itu urusan Tuhan, jadi kami minta kepada pemerintah daerah untuk datang ke PKS," cetusnya.(tom/han)
