DPRD Kota Balikpapan menyoroti besaran anggaran yang diajukan untuk membiayai pembebasan lahan di Embung Aji Raden, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari menyebutkan total anggaran yang diajukan untuk pembebasan Embung Aji Raden tercatat mencapai Rp 86 miliar.
Dana tersebut diajukan dalam pembahasan Rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
Dana tersebut, menurut Subari, dipergunakan untuk membiayai pembayaran pembebasan lahan seluas 75 hektare dari total 225 hektare lahan yang perlu dibebaskan Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR).
"Menjadi catatan penting bagi kami itu adalah terkait pembebasan lahan di Embung Aji Raden. Karena angka yang dialokasikan untuk lahan tersebut ternilai cukup besar," kata Subari ketika diwawancarai wartawan, Minggu (31/7).
Ia menjelaskan, bahwa pihaknya akan lebih berhati-hati dan akan mempelajari lebih mendalam pengajuan anggaran tersebut, karena selain nilainya yang cukup besar, dirinya tidak ingin hal ini dapat menimbulkan masalah dikemudian hari seperti yang pernah terjadi pada kasus pengadaan tanah untuk Rumah Potong Hewan (RPU).
Selain itu, lanjut Subari alokasi anggaran tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, karena sudah banyak tersedot sejumlah program diantaranya pembiayaan iuran gratis BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Pada prinsipnya, dirinya menyampaikan, bahwa pihaknya setuju dengan pengajuan anggaran tersebut, selama pelaksanaan pengajuan dilaksanakan secara prosedural.
"Jangan sampai, karena kita punya pengalaman pahit kemarin, ketika di pembahasan itu, walaupun angkanya cuma begitu Rp 12 miliar tapi ada yang tersangkut (hukum) akhirnya. Nah itu yang kita hati-hati kemarin," terangnya.
Rencana pembebasan lahan di Embung Aji Raden merupakan upaya dari pemerintah kota dalam mencukupi kebutuhan air bersih. Embung Aji Raden yang akan memiliki kapasitas produksi air baku 100 liter per detik.(djo/vie)
