Terdengar kabar salah satu SPBU Mini di Kabupaten Paser, menjual BBM subsidi jenis solar ke pelaku usaha tidak tepat sasaran. Hingga akhirnya terdapat aduan yang masuk kepada Pemkab Paser yakni adanya masyarakat yang menyurati SPBU Mini di Kecamatan Pasir Belengkong.
Hal ini juga menjadi dasar Pemkab Paser melakukan rapat membahas kenaikan harga dan pasokan BBM jenis solar di ruang rapat Telake, Kantor Bupati Paser, baru-baru ini.
Pengelola Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) PT Paser Benuo (SPBU) Mini Paser Belengkong, Zulkarnain mengatakan untuk penyaluran BBM bersubsidi jenis solar telah sesuai aturan yang ditetapkan. Begitupun batasan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan maupun Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Paser.
Termasuk pembelian dengan menggunakan card Brizzi yang telah terdata. Dimana pembelian solar untuk truk hanya 60 liter dan mobil yang ukuran kecil dibatasi 40 liter.
"Kami hanya mengikuti aturan. Munculnya surat kaleng itu kami duga mereka adalah pengecer, dugaan kami ini adalah para penyedot yang tidak bisa dapat lebih," kata Zulkarnain, kemarin.
Zulkarnain melanjutkan, untuk ketersedian solar di SPBU Mini Pasir Belengkong hanya 96 ribu liter per bulan atau dijatah 12 tangki sebulan. Tiap 1 tangki hanya 8 ribu liter dan ia pun telah meminta penambahan jatah ke Pertamina karna kurangnya stok tersebut.
"Kita sudah minta penambahan jatah dari pertamina tapi tidak dapat, pasalnya untuk solar subsidi harus berhubungan langsung dinas terkait. Kami menyalurkan sesuai kebutuhan seperti mobil truk 60 liter dan kecil 40 liter dan harus pakai Brizzi hal itu sudah berjalan selama 1,5 tahun," jelasnya
Zulkarnain menegaskan pihak APMS PT Paser Benuo telah menyiapkan kartu antrean jika ingin membeli solar bersubsidi, serta tidak memperbolehkan adanya truk yang berada semalaman atau mengenai di SPBU Mini Pasir Belengkong, hal itu dilakukan agar tak ingin adanya dugaan pendistribusian tak tepat sasaran atau diluar aturan
"Kami berlakukan kartu bernomor yang dapat diambil, sehingga besok harinya dibawa waktu pengisian solar. Jadi tidak ada lagi yang menginap, supaya juga tidak membeludak antrean yang dapat mengganggu sarana umum untuk orang lain," ujarnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Paser, Paulus Margita mengatakan, aduan itu hak masyarakat untuk turut serta mengawasi pendistribusian BBM subsidi. Keluhan tersebut yakni adanya oknum-oknum tertentu yang memonopoli BBM bersubsidi.
"Namanya pengaduan itu belum tentu kebenarannya, tapi bisa juga belum tentu tidak benar, makanya kita selalu ada kroscek dengan pihak terkait," ujarnya.
Untuk pengawasan barang subsidi kata Paulus, saat ini terdapat tim pengawasan. Ia pun juga meminta masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan, sehingga pendistribusian benar-benar tepat sasaran.
"Bukan hanya pengawasan untuk BBM, tapi juga elpiji dan pupuk.kami pemerintah daerah diminta aktif juga dan meminta masyarakat untuk bersama mengawasi," harapnya.(tom/han)
