Pemerintah Kota Balikpapan memastikan lokasi lahan untuk pembangunan SMKN 7 di Kecamatan Balikpapan Barat tidak masuk dalam kawasan konservasi mangrove.
Hal disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan Pujiono kepada wartawan, Selasa (27/9). “Dari sisi tata ruang sebenarnya aset itu sudah clear bahwa lokasi tersebut akan dibangun SMK Negeri 7,” kata pria yang akrab disapa Puji ini.
Ia menuturkan bahwa sebenarnya lokasi akan dibangun SMK Negeri 7 itu adalah kawasan mangrove tapi setelah dianalisa tata ruangnya sudah tidak masuk tata ruang sebagai kawasan konservasi mangrove. Sehingga bisa dikatakan lahan SMKN 7 tersebut sudah clear.
Selanjutnya, pihaknya akan meminta kepada Pemerintah Provinsi agar mengajukan hibah kepada pemerintah kota atas lahan tersebut.
Karena sesuai dengan aturan, wewenang untuk pembangunan SMA/SMK adalah kewenangan dari Pemerintah Provinsi.
“Sekarang kan aset itu milik kita, caranya kita hibahkan kepada provinsi, karena kewenangan untuk SMK itu adalah milik provinsi. Untuk saat ini kami masih menunggu surat dari pemerintah provinsi, untuk memohon aset itu dihibahkan. Setelah itu kami akan jawab bahwa aset tersebut kami hibahkan dan kemudian akan berproses,” ujarnya.
Meski lahan untuk pembangunan SMKN 7 tersebut sudah clear, namun masih ada kendala yakni jalan masuknya ke lokasi yang masih harus dibebaskan karena berstatus milik warga.
Pembebasan tersebut dilakukan untuk melebarkan badan jalan yang terlalu sempit untuk dipergunakan.
“Untuk sekarang hanya terkendala jangan masuknya yang harus dibebaskan dahulu. Karena jalannya sempit perlu dilakukan perluasan jalan,” terangnya. (MAULANA/KPFM)
