Setelah sempat tertahan sejak awal tahun, dana hibah non tahapan untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Balikpapan akhirnya dicairkan. Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha menyampaikan bahwa dana hibah non tahapan tahun 2022 hanya cairkan sebesar Rp 450 juta.
Jumlah tersebut jauh dari total pengajuan yang diajukan oleh KPU Kota Balikpapan yakni sebesar Rp 1,6 miliar. Hal itu karena pelaporan dana hibah yang dianggap lengkap untuk tahun 2021 hanya sebesar Rp 410 juta.
“Untuk hibah di tahun 2022, tergantung pelaporan untuk hibah di tahun 2021. Karena di Tahun 2022 ini dicairkan hanya Rp 450 juta dari pengajuan sebesar Rp 1,6 miliar. Hal itu karena laporan yang dianggap lengkap untuk penggunaan dana hibah di tahun 2021 itu hanya 410 juta,” kata Thoha kepada wartawan, Selasa (11/10).
Ia menjelaskan, pada dasarnya, KPU Balikpapan memiliki tiga sumber dana, yang pertama berasal dari APBN yang dipergunakan untuk membayar gaji karyawan dan operasional lain-lain. Kemudian juga ada hibah pemilu yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada.
Kemudian di luar itu ada hibah non tahapan yang dialokasikan dari APBD Kota Balikpapan. “Kita biasa menerima setiap tahun itu rutin Rp 1,6 miliar untuk pembayaran air listrik dan lainnya. Tapi kita syukuri saja,” ujarnya.
Ia menuturkan dana hibah ini tahapan yang cair dipergunakan untuk membiayai pembiayaan BBM dan operasional lainnya, meskipun masih jauh dari besaran pengajuan yang diajukan. “Kita syukuri saja kita bisa bayar listrik bisa membiayai BBM teman-teman dan juga memperbaiki atap bocor,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi ini tidak mempengaruhi tahapan Pemilu yang saat ini berjalan. Karena untuk Pemilu, pelaksanaan dialokasikan tersendiri dari APBN. (MAULANA/KPFM)
