Persoalan banjir di Balikpapan belum tuntas. Bahkan, titik banjirnya mulai menyebar pada enam kecamatan di Balikpapan.
Menurut anggota DPRD Balikpapan Muhammad Najib, hingga saat ini Pemkot Balikpapan belum serius dalam mengatasi persoalan banjir yang terjadi di Balikpapan.
“Apa lagi lemahnya pengawasan Pemkot Balikpapan terhadap pengupasan lahan yang tidak mengantongi izin resmi, dimana land clearing atau pembukaan lahan merupakan salah satu sumbangsih terbesar penyebab terjadinya banjir di Kota Balikpapan,” kata Najib kepada awak media, di ruang kerjanya pada Senin (10/10).
Banjir merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemkot Balikpapan. Apa lagi cuaca Kota Balikpapan saat ini begitu ekstrem dan sangat berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor.
“Untuk itu perlu perhatian yang serius dari Pemkot Balikpapan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ya, setidaknya melakukan pencegahan dini di titik-titik rawan banjir agar tidak semakin parah,” ujarnya.
Ia menilai salah satu penyebab terjadinya banjir kian parah dikarenakan banyaknya terjadi pengupasan lahan yang dilakukan oknum tertentu tanpa mengantongi izin resmi. “Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pengupasan lahan di Kota Balikpapan. Sehingga titik-titik banjir di Balikpapan bukan berkurang malah bertambah bahkan kian parah,” terangnya.
Disamping itu, Najib juga menilai dalam melakukan penanganan banjir di kota Balikpapan, pemerintah kota hanya terpusat satu titik saja. Padahal, banjir di Balikpapan bukan hanya satu atau dua titik saja, melainkan hampir merata di enam kecamatan.
“Dalam melakukan penanganan banjir, Pemkot Balikpapan tidak hanya terfokus satu wilayah saja, harus dilakukan secara merata, pasalnya banjir terjadi merata di enam kecamatan,” akunya.(djo/vie)
