Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mendukung rencana pemerintah yang bakal membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang.
Rencana pembatalan itu mengikuti usulan revisi atau penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.
Menurut aturan tersebut, pemerintah berencana akan menghapuskan tenaga honorer diganti dengan PNS dan PPPK tanpa honorer.
Saat ini, pemerintah sedang melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang aktif agar bisa merancang roadmap penyelesaian. Namun rencana tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023 ditunda.
“Kita dukung. Bagus itu,” kata Rahmad Mas’ud ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan, Senin (31/10). Rahmad menjelaskan bahwa tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tercatat mencapai 6.000 orang lebih.
Untuk pembiayaan pembayaran gaji bagi 6.000 tenaga honorer tersebut selama ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Balikpapan.
Meski demikian, Rahmad menyampaikan pembatalan penghapusan tenaga honorer tidak akan memberatkan keuangan di daerah.
“Kalau tidak jadi dihapus, ya tidak masalah, karena memang uangnya ada. Yang penting untuk rakyat uangnya harus ada. Kalau tidak ada ya kita harus carikan,” ungkapnya. (MAULANA/KPFM)
