Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan serapan anggaran fisik pada tahun 2022 ini dapat mencapai 95 persen. Pj Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan hingga saat ini, realisasi penyerapan anggaran fisik telah mencapai 85 persen, dengan keuangan mencapai 60 persen.
Hal itu disampaikan Muhaimin usai menerima rombongan Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Kabinet terkait pemantauan kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Balikpapan. Menurut Muhaimin, kedatangan rombongan ini karena mendapatkan data dari Mendagri bahwa serapan APBD Kota Balikpapan rendah.
“Hari ini, mereka melakukan monitoring sekaligus klarifikasi terhadap serapan APBD di daerah, karena instruksi presiden agar seluruh daerah segera melakukan kinerjanya, sehingga perputaran ekonomi terjadi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (5/12).
Sesuai arahan, menurutnya, bahwa jangan ada dana yang mengendap di bank, sehingga hari ini dilakukan klarifikasi dan serapan kita sekarang fisik itu, sudah mencapai 83 persen dengan keuangan 60 persen.
“Adapun kedatangan rombongan waktu itu saat melakukan input data di Kemendagri masih rendah sehingga mereka datang ke sini. Namun, untuk saat ini sudah clear dan juga sudah kita sampaikan semua. Insya Allah sampaikan akhir tahun bisa mencapai 95 persen di fisik dan 90 persen untuk keuangan,” ucapnya.
Dirinya menambahkan, rombongan sekretaris kabinet ini juga menampung usulan dari daerah, maka dengan adanya momen ini, pihaknya menyampaikan usulan kebijakan dan regulasi yang terkait menghambat daerah, supaya dilakukan perbaikan untuk pelaporan.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Perekonomian Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha Setkab, Roby Arya Brata mengatakan, dari peninjauan ini ditemukan jika penggunaan APBD Pemkot Balikpapan cukup baik, sudah capai 83 persen.
“Jadi banyak faktor yang menyebabkan realisasi APBD di daerah terhambat, sehingga Pak Presiden minta agar setiap daerah mempercepat realisasi APBDnya karena ini untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. Adapun faktor yang menghambat di berbagai daerah, kata Roby, di antaranya faktor di internal Pemda dan eksternal terutama faktor di pusat. Misalnya juknis yang sering berubah dan terlambat ke daerah, soal proses administratif yang kadang OPD terlambat sehingga pengadaan barang dan jasa juga ikut terlambat.
“Di mana tahun ini ada perbaikan, dibandingkan tahun lalu hampir seluruh Indonesia ada peningkatan untuk realisasinya,” ucapnya. Dia menyampaikan, regulasi yang menghambat harap ada perbaikan, berilah kebebasan kepada daerah untuk melakukan inovasi. Yang penting tetap dalam koridor.
“Termasuk kinerja lebih baik ke depan. Jangan memaksakan sesuatu yang daerah sulit melaksanakan dan ajak daerah jika ingin menerapkan kebijakan di daerah,” pungkasnya. (MAULANA/KPFM)
