Jalur lalu lintas di Kota Balikpapan sebagian besar didominasi kendaraan luar kota. Akibatnya kendaraan tersebut banyak merusak jalan-jalan di Balikpapan. Apalagi Balikpapan saat ini sebagai kota penyanggah Ibu Kota Negara (IKN) dan pintu gerbang Kalimantan Timur membuat volume kendaraan banyak masuk ke Balikpapan.
Menurut, Anggota DPRD Kota Balikpapan H Danang Eko Susanto, sebagai pintu masuk Kaltim. Di Kota Balikpapan banyak ditemukan kendaraan dari luar kota atau luar pulau yang masuk. Terlebih dengan adanya IKN.
"Kendaraan dari luar kota ini menimbulkan potensi kemacetan akibat penumpukan kendaraan sehingga berakibat menipisnya aspal di jalan raya," katanya kepada wartawan, Senin (5/12).
Ia menjelaskan, bahwa masih banyak kendaraan berplat luar daerah. Seperti pulau Sumatera, Sulawesi, Jawa yang lalu lalang di Kota Balikpapan, mereka menipiskan jalan raya, tapi tidak berkontribusi bagi daerah, maka ini tidak adil.
Dia mengatakan, perlu secara bijak dalam penggunaan APBD untuk Kota Balikpapan, mengingat untuk APBD tahun 2023 telah disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan beberapa waktu lalu.
"Di jalan sekunder aspal mulai menipis dan berlubang, mari jaga prinsip dalam menggunakan APBD. Sehingga kami berharap pemilik kendaraan untuk mengurus pemindahan administrasi kepemilikan ke Provinsi," terangnya.
Menurut Danang, bahwa target PAD dari sektor parkir di Kota Balikpapan juga terbilang sedikit, maka dari itu Ia meminta untuk target parkir ditingkatkan lebih baik lagi.
"PAD dari target parkir, di Kota Balikpapan masih mencapai Rp 2 miliar bahkan kurang," tuturnya. "Kami menilai dengan meningkatnya PAD terutama dari sektor parkir, dapat meningkatkan perekonomian lainnya yang ada di Kota Balikpapan, dan produktifitas kembali berjalan," ucapnya.
Dirinya menambahkan, pengelolaan SDM perparkiran ini perlu ditingkatkan lagi guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir. (djo/vie)
