Di tengah ancaman resesi ekonomi pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Balikpapan tetap optimis untuk mencapai target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Target pendapatan asli daerah Kota Balikpapan ditetapkan naik menjadi Rp 1,084 triliun, naik signifikan dari target tahun sebelumnya, yang dipatok Rp 785 miliar pada APBD Perubahan Kota Balikpapan 2022.
Plt Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham mengatakan, bahwa kenaikan target PAD mengalami kenaikan secara signifikan, karena optimisme ekonomi yang sudah mulai membaik dan pandemi Covid-19 yang juga sudah tidak ada.
"Jadi potensi-potensi masyarakat yang ada di bawah semakin berkembang, karena itu yang menjadikan target PAD menjadi dinaikkan. Dengan angka yang cukup signifikan berkisar Rp 300 miliar lebih," kata Idham kepada Balikpapan Pos, Rabu (18/1).
Ia menyampaikan, bahwa apabila bicara sektor PAD, bahwa PAD itu ada empat yang pertama pajak daerah, retribusi daerah, pemakaian kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.
"Memang target yang paling besar itu adalah pajak daerah, potensi yang paling besar itu memang masih PBB, BPHTB, hotel dan restoran. Serta jenia pajak yang lain," terangnya.
"Kalau melihat realisasi yang belakang ini, memang ini angka yang cukup tinggi, tapi kami optimis untuk bisa mencapainya. Kalau pertumbuhan hotel memang ada beberapa hotel baru yang bertambah, hotel-hotel yang lain juga sedang mulai bernafas," tuturnya.
Idham berharap, semoga tahun ini, banyak event dan banyak kegiatan yang skala regional maupun nasional yang ada di Kota Balikpapan.
Dia menuturkan, ada ancaman resesi ekonomi yang terjadi dan pertumbuhan ekonomi juga diprediksi tidak sebesar tahun 2022 kemarin, tidak benar seperti yang diungkapkan oleh menteri keuangan. Dirinya yakin dengan adanya proyek RDMP dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan.
"Karena pada tahun ini adalah yang paling optimal untuk melakukan kegiatan. Jadi akan dikebut tahun ini, tenaga kerjanya juga akan ditambah untuk mengejar triwulan pertama, peresmian kilang oleh Presiden RI. Dan harus sudah selesai. Hal ini tentunya juga akan berefek dengan peningkatan pekerja terhadap perekonomian masyarakat dan pajak daerah," pungkasnya.(djo/han)
