Kasus meninggalnya seorang pasien di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) masih menjadi sorotan. Pasien meninggal setelah sempat dirawat selama 2,5 jam di Instalasi Gawat Darurat (IGD) ditangani sebagai pasien umum, karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak bisa digunakan karena non aktif.
Untuk menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Doris Eko Desyanto menyampaikan, pihaknya berencana akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh pimpinan rumah sakit yang ada di Kota Balikpapan. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa yang merugikan masyarakat tidak terulang kembali.
"Dalam waktu dekat ini kami akan kumpulkan semua direktur rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah beserta dengan BPJS, serta Dinas Kesehatan yang menaungi itu sendiri," kata Doris ketika diwawancarai wartawan di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Rabu (18/1)
Ia menyampaikan, bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara rumah sakit, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kita akan duduk bareng bersama supaya bisa satu pemahaman, supaya selama ini masyarakat banyak menyampaikan, dari informasi yang kami terima 3 hari belum sembuh disuruh pulang kemudian 2 hari baru balik lagi," ucapnya.
Dia menegaskan, bahwa hal itu sebenarnya tidak harus terjadi, sehingga masyarakat datang ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS, berobat sampai sembuh tidak ada 3 hari pulang dulu baru kembali lagi dua hari kemudian. (djo/han)
