Gubernur Kaltim Isran Noor yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memastikan tidak ada pemberhentian untuk tenaga honor di instansi-instansi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Isran dalam dalam rilis resmi Pemprov Kaltim usai menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, Rabu (18/1). “Tidak akan ada dulu pemberhentian atau pemecatan (tenaga honor). Itu aja,” tegas orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim itu.
Selanjutnya APPSI, Apeksi dan Apkasi akan mencari rumusan terbaik demi penyelesaian nasib 2,4 juta tenaga honor di Indonesia, termasuk Kaltim. “Prinsipnya, semua bersepakat tidak akan ada pemberhentian tenaga honor hingga ditemukan rumusan terbaik untuk nasib para tenaga non-ASN tersebut,” ungkapnya.
Namun demikian, belum diungkap secara terbuka solusi sementara yang sudah disepakati dan akan ditindaklanjuti.
Yang pasti, opsi pengangkatan seluruh tenaga honor menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga tidak memungkinkan bagi keuangan negara. “Pemberhentian tenaga non-ASN secara keseluruhan pun tidak mungkin dilakukan karena berpotensi menimbulkan gejolak dan terhambatnya penyelenggaraan pelayanan publik,” ucapnya. (Fredy Janu/Kpfm)
