Pemerintah Kota Balikpapan hingga saat ini belum bisa memberikan kepastian terkait nasib ribuan tenaga honorer. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin menyampaikan bahwa dirinya hingga saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Ia menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan data daftar tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan dari Presiden RI Joko Widodo dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Hotel Novotel Balikpapan, pada 23 Februari 2023 lalu, yang meminta Menpan RB agar mencarikan jalan tengah terhadap keberadaan tenaga honorer yang ada di daerah.
“Dengan arahan yang disampaikan, yang ada surat edaran dari Menpan RB, kita dengan teman-teman BKPSDM telah menyampaikan data tersebut ke Kementerian. Dan kita juga sudah mensosialisasikan ke masing-masing OPD, dan OPD juga sudah memberikan data sesuai dengan yang dimaksud bahwa batas akhir adalah tanggal 23 November tahun 2023,” kata Muhaimin ketika diwawancarai wartawan di BSCC Dome Balikpapan, Senin (27/2/2023).
Selanjutnya, ia menuturkan pihaknya tinggal menunggu arahan dari Kementerian terhadap tindak lanjut dari keberadaan tenaga honorer. “Setelah dapat kita serahkan, kan data kita sudah sampaikan, kita tunggu arahan,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa data yang diserahkan itu tercatat mencapai 5.997 tenaga honorer. Paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan. “Hampir dua ribu itu adalah guru, kemudian tenaga kesehatan dan yang ketiga adalah tenaga teknis seperti tenaga DPU, tenaga kebersihan DLH dan administrasi. Intinya kita tidak boleh lagi menambah tenaga honor,” terangnya.
Ia menambahkan, memang ada beberapa tenaga honorer yang tidak bisa digantikan seperti tenaga teknis, guru dan kesehatan. “Intinya kita sampaikan data terlebih dahulu dan tidak lanjutnya nanti dari Kementerian seperti apa, tapi kita sampaikan pemilihan itu karena memang ada tenaga yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Berbeda dengan tenaga yang bisa digantikan oleh orang lain, seperti tenaga administrasi yang ada di kantor. Tapi kalau yang teknis dan sangat teknis apalagi yang spesifik itu sulit digantikan,” ungkapnya. (MAULANA/KPFM)
