Komisi II DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kita memperkuat kerja sama antar daerah sebagai upaya menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok.
Hal ini perlu dilakukan mengingat, kondisi Kota Balikpapan yang memiliki ketergantungan tinggi dengan pasokan dari daerah lain. 90 bahan pokok yang tersedia dipasok dari luar daerah.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto mengatakan, daya beli masyarakat bisa semakin meningkat. Seiring posisi Kota Minyak sebagai daerah penyangga utama ibukota negara yang baru. Tentu kondisi itu berdampak pada penambahan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan ke Balikpapan.
“Kita perlu bergerak cepat. Soalnya pasokan juga tergantung kondisi cuaca. Makanya perlu kerjasama yang jelas. Jadi ada jaminan pasokan yang rutin setiap bulannya,” katanya kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).
Untuk itu, lanjut Danang, pihaknya meminta pemerintah mengawal dan mengawasi ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Termasuk berupaya untuk mengendalikan harga di pasaran.
Hal ini untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Apalagi dampak sosial dari pandemi begitu terasa pada warga dengan ekonomi sederhana.
“Kalau kita tidak punya stok kebutuhan pokok ini bisa merusak ekonomi warga setempat. Perlu tindak lanjut pasokan dari luar Balikpapan seperti Sulbar, Sulsel dan pulau Jawa,” tuturnya .
Menurut Danang, kerja sama di sejumlah bidang antara Pemkot Balikpapan dengan Pemprov Sulbar sangat bagus karena membantu masyarakat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari serta guna menekan tingginya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran.
“Kita menginginkan agar pedagang jangan seenaknya saja menaikan harga kebutuhan pokok. Kami minta dinas terkait segera buat panduan standar harganya,” tambahnya. (MAULANA/KPFM)
