Guna melanjutkan pembangunan bandara di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser terus meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Sebab sampai ini Dishub Paser masih menunggu pelaksanaan perjanjian kerjasama atau MoU untuk pembagian porsi pembangunan.
“MoU ini semoga bisa diselesaikan pada 2023 ini, karena sesuai pesan Menhub pembangunan bandara ditargetkan sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi,” kata Kepala Dishub Kabupaten Paser, Inayatullah, Selasa (30/5).
Rapat terakhir dengan Kemenhub lanjut Inayatullah, sisi udara menjadi porsi Kemenhub, Pemprov Kaltim bagian darat dan Pemkab Paser untuk sarana fasilitas penunjang. Ia optimis meski penandatanganan MoU secara tertulis belum dilakukan, tapi kelanjutan pembangunan Bandar Udara Rantau Panjang dapat terlaksana 2024 nanti.
"Beberapa waktu lalu Pemkab Paser telah mendapatkan arahan langsung dari Kemenhub,"ujarnya.
Arahan itu kata Inayatullah berupa tindak lanjut secara teknis, untuk meminta Pemkab Paser berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub perihal teknis untuk kelanjutan bandara ini dari sebelumnya.
Sementara, alasan diikutsertakan Pemprov Kaltim dalam rencana ini, bermula dari saran Menhub, agar dapat melihat contoh pembangunan Bandara Kota Singkawang, Kalimantan Barat.
"Pembangunan bandara itu melibatkan tiga pihak, yakni Kemenhub, Pemprov dan Pemkot setempat jadi kami akan mengadopsi itu," bebernya.
Inayatullah menambahkan keberadaan Bandara Paser sangat penting untuk membuka jalur keluar masuk orang dan jalur perdagangan, dimana selama ini hanya mengandalkan jalur transportasi darat.
“Hadirnya bandara Paser juga mendapat dukungan dari kabupaten/kota tetangga termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau wilayah kerjanya di Kabupaten Paser,” tambahnya.
Diketahui dukungan tertulis juga telah diberikan dari Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Kalsel untuk pembangunan bandara tersebut.(tom/vie)
