Proyek pengendali banjir DAS Ampal mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 80 miliar.

Penambahan anggaran tersebut mendapatkan sorotan dari DPRD Kota Balikpapan.

Pasalnya pihak legislatif belum mengetahui anggaran yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat tersebut. Di mana dana tambahannya mencapai Rp 80 miliar.

Sementara alokasi anggaran untuk DAS Ampal dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2023 tidak sebesar itu.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro mengungkapkan dirinya baru saja mengetahui adanya tambahan untuk anggaran DAS Ampal.

Untuk itu, pihak fraksi diharapkan bisa mempertanyakan secara detail terhadap rinciannya. Agar anggaran proyek yang sudah berjalan sesuai dengan kinerja kontraktor di lapangan.

“Saya menyoroti tambahan anggaran multiyears DAS Ampal. Karena saya mengamati tadi ada tambahan sekitar Rp 80 miliar. Fraksi-fraksi saya harap untuk menanyakan,” ujarnya usai rapat paripurna di gedung DPRD, Senin (18/09).

Menurut Budiono, pihaknya sudah tahu alokasi anggaran DAS Ampal dalam pembahasan APBD perubahan.

Ternyata ada pergantian angka oleh pihak Pemerintah Kota Balikpapan. Yakni dengan adanya tambahan sebesar Rp 80 miliar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan dari pihak dewan. Karena ketika pembahasan anggaran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum keluar.

“Saat pembahasan anggaran perubahan kemaren angkanya tidak segitu. Cuma di situ disampaikan karena ada dana transfer dari pusat. Maka ditambahkan sebagian ke DAS Ampal. Kan belum tahu kita. Belum ada (PMK) saat itu,” tuturnya lagi.

Budiono berharap masing-masing fraksi mampu meneliti tambahan anggaran DAS Ampal. Apalagi proyek tersebut terbukti bermasalah dari sisi kinerja kontraktor pelaksana. Mulai prosentase kinerja di lapangan hingga persoalan lahan warga. Sementara proyek ini sudah berjalan sejak tahun lalu. “Nah ini tugasnya fraksi-fraksi untuk menanyakan itu,” pungkasnya.

(MAULANA/KPFM)