Tinggalkan Tambang, Waspada Bencana

- Jumat, 18 Januari 2019 | 12:26 WIB

SAMARINDA. Pembangunan di Bumi Etam masih jauh dari sempurna. Pemerintah pusat pun meminta agar Pemprov Kaltim berinvestasi pada pembangunan manusia, tidak lagi mengandalkan sumber daya alam yang terbatas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim pun dituntut memprogramkan hal itu.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengutarakan hal demikian. RPJMD lanjutnya harus berkelanjutan.

“Jangan gencar dengan tambang terus tapi lupa bangun birokrasi,” katanya usai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD di Kantor Gubernur Kaltim, kemarin.

Soni memaparkan sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, selain urusan birokrasi. Di antaranya langkah mengantisipasi bencana di daerah. Meski potensi bencana di Kaltim secara nasional rendah, namun kabupaten/kota justru sebaliknya. Wilayah rawan bencana dengan kategori merah atau tinggi di antaranya Samarinda dan Balikpapan. Daerah dengan kategori sedang meliputi Mahulu, Bontang, Kukar dan Kubar. Sedangkan kategori rendah adalah Kutim dan PPU.

Solusinya kata dia adalah koordinasi antara provinsi dengan daerah. “Perbanyak gubernur turun ke kabupaten/kota itu bagus,” katanya. “Sayangnya koordinasi pemprov dengan kabupaten/kota belum terdukung. Itu yang harus diperbaiki untuk meminimalisasi friksi,” sambungnya.

Pemprov pun lanjutnya punya kewenangan untuk mengevaluasi APBD kabupaten/kota. Gubernur sesuai UU 23/2014 tentang pemerintah daerah punya peran lain. Yakni bisa mengevaluasi RPJMD kabupaten/kota. Gubernur pun punya wewenang untuk lakukan pembinaan. Untungnya, RPJMD kabupaten/kota periode 2016-2021 sebagian besar sudah menjadi perda. Langkah selanjutnya tinggal menyinkronkan kembali kebutuhan RPJMD daerah dengan provinsi.

Hal lain yang disorot adalah potensi pembangunan yang dominan mengandalkan APBD. Padahal pembangunan tanpa APBD pun bisa diwujudkan. “Dalam perspektif membangun tidak bisa mengandalkan Government for Investment (GOI). Butuh peran swasta dan masyarakat,” tegas Soni.

Karena itu, pemprov harus gencar membuka investasi untuk mengundang investor. “Strategi mendatang jangan hanya andalkan APBD tapi juga rangkul investasi atau swasta dan libatkan masyarakat, ini poin yang penting,” tegasnya lagi.

Terpisah, Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan arahan dari Kemendagri akan ditindakalanjuti. “Kami akan koordinasi dengan semua lembaga di pemprov untuk menjalankan semua arahan agar sesuai dengan RPJMD,” ucapnya singkat. (cyn/beb)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X